Gara-Gara Dana PKH Ngendap Rp 7 M di BRI, Pendekar LSM Sampang Demo

×

Gara-Gara Dana PKH Ngendap Rp 7 M di BRI, Pendekar LSM Sampang Demo

Sebarkan artikel ini
Tamsul Demo PKH Sampang
Para Pendekar LSM Sampang demo soal lambannya pencairan dana PKH. Tamsul (kanan) Koordinator Demo.

matamaduranews.comSAMPANG-Sejak 2017 hingga 2018, dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ngendap di BRI Sampang. Nilainya mencapai Rp 7 miliar dari 2.727 buku tabungan plus ATM milik penerima PKH.

Gara-gara tidak ada kejelasan itu, ratusan massa tergabung dalam Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Kabupaten Sampang menggelar demonstrasi.

Mereka menuntut agar dana milik PKH segera dicairkan. Dan petugas BRI yang berindak curang agar dipecat.

Aksi itu merupakan gabungan dari para pendekar LSM di Sampang. Seperti, MDW, JCW, Jaka Jatim, KPKN, Formabes, GMBI, PAKSI, KPK RI, KPK Nusantara, Laskar Trunojoyo.

Masing-masing LSM memakai baju kebesarannya. Ada 130 massa yang yang berkumpul di Pasar Srimangunan. Lalu bergerak ke BRI dan Bappelitbangda Sampang.

Tamsul, koordinator KPS  menyebut, BRI  Sampang tak  profesional sebagai mitra penyalur dana PKH Sampang.

Dalam orasinya, Tamsul menuding BRI bertindak sepihak tanpa melibatkan pendamping PKH Sampang dalam pembuatan Buku Tabungan plus ATM bagi sejumlah penerima manfaat, beberapa hari terkahir.

“BRI Sampang bukan mitra yang baik dalam penyaluran dana PKH. BRI terkesan mengambil manfaat dari program sosial. Tiba-tiba sebagian penerima PKH dibuatkan Buku Tabungan dan langsung dicairkan,” teriak Tamsul dalam demonstrasi yang digelar di halaman BRI Sampang, Rabu (21/8/2019).

Dalam aksi itu, KPS minta BRI Sampang segera menyalurkan sisa Buku Tabungan penerima manfaat yang lagi ngendap.

“Pecat tidak hormat pegawai BRI yang menjadi otak penahanan bantuan PKH. BRI harus memiliki Standar Operasional Prosedur yang baku di cabang ataupun disemua unit kerja,” sambungnya.

Aksi gabungan dedengkot LSM Sampang ini sempat menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya, Anang Megacahyo. W dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial.

Kepada para demonstran, Anang menjelaskan, soal lambannya pencairan ribuan dana PKH di Sampang.  Hal itu akibat dari belum kelarnya identifikasi beberapa problem yang sedang terjadi.

“Pada 2016 dari hasil audit BPK ada beberapa rekening yang tidak tersalurkan, sehingga hasil pertemuan tersebut masih dilakukan pemilahan. Perlu identifikasi mana yang masih memenuhi syarat disalurkan atau dikembalikan ke kas Negara,” terangnya di hadapan demonstran.

Dengan problem penyaluran dana PKH di Sampang, pihaknya mengaku langsung menerjunkan sejumlah tim untuk survey langsung ke sejumlah lokasi penerima dana PKHdi Sampang.

“Salah satunya di Kecamatan Omben. Ternyata ada beberapa KPM yang berhak menerima manfaat. Setelah dikroscek, ternyata ada beberapa KPM yang belum diterbitkan buku tabungan,” tambahnya.

Soal pembuatan buku tabungan yang langsung disalurkan tanpa diketahui pendamping, Anang mengatakan, setiap unit kerja BRI sudah memiliki SOP yang mengikat.

“Kalau diluar ketentuan maka kami akan melayangkan rekomendasi kepada pimpinannya untuk ditindaklanjuti,” tegasnya. (fiq)

KPU Bangkalan