Berita Utama

Kadis PU Bina Marga Pamekasan Diperiksa KPK, Ada Apa?

×

Kadis PU Bina Marga Pamekasan Diperiksa KPK, Ada Apa?

Sebarkan artikel ini
Kadis PU Bina Marga Pamekasan Diperiksa KPK, Ada Apa?
ilustrasi: Jubir KPK , Febri Diansyah. foto: nasionalisme.net
ilustrasi: Jubir KPK , Febri Diansyah. foto: nasionalisme.net
ilustrasi: Jubir KPK , Febri Diansyah. foto: nasionalisme.net

MataMaduraNews.comPAMEKASAN-Setelah Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Kajari Rudi Indra Prasetya diperiksa penyidik KPK pada hari Rabu (9/8), kini giliran sejumlah pejabat Pamekasan yang ikut diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta.

Informasi yang diterima MataMaduraNews.com, sejak kemarin, hari Selasa (15/8/2017), ada nama Plt Sekda Pamekasan Mohamad Alwi dan Kepala Badan Keuangan Daerah Pamekasan, Taufiqurrachman yang mendatangi Mapolda Jatim, JL A. Yani, Surabaya (bukan Gedung KPK, JL Kuningan, Jakarta). Keduanya diperiksa sebagai saksi pasca OTT dana desa di Pamekasan oleh penyidik KPK.

Pada hari Rabu (16/8/2017) ada nama Kadis PU Bina Marga Pamekasan, Totok Suhartono dan Rahmat Kurniadi Suroso, Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pamekasan yang juga ikut diperiksa penyidik KPK. Menurut informasi yang diterima MataMaduraNews.com, mereka diperiksa terkait dugaan setoran fee dari sejumlah proyek di Pamekasan yang di duga mengalir ke bupati. Keduanya berstatus sebagai saksi.

Dan pada hari Jumat (18/8/2017), ada Lukman Hedimahdia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Hairul Hidayat Kabag Organisasi Sekda yang akan diperiksa KPK. Keduanya belum diketahui dalam keterkaitan apa diperiksa penyidik KPK pasca OTT suap dana desa di Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu.

“Para pejabat Pamekasan itu masih sebagai saksi. Yang pasti itu pengembangan dari OTT kemarin,” jelas sumber yang mewanti namanya tidak disebutkan.

Sementara itu, Ketua Jaka Jatim, Mathur Husyairi saat dihubungi MataMaduraNews.com, memprediksi OTT KPK tentang dana desa akan berkembang ke sejumlah proyek di Pamekasan. Mathur-panggilan akrabnya- menyebut ada sejumlah proyek bersumber dari APBD 2013 dan 2014 yang berubah  tanpa melalui paripurna DPRD Pamekasan.

“Perubahan itu hanya dilakukan oleh Bupati dan adiknya (Halili Yasin, Ketua DPRD Pamekasan, red.). Ini salah satu yang bermasalah yang akan diusut KPK,” terang aktivis anti korupsi ini.

Mathur menjelaskan, selama delapan bulan  petugas KPK sudah stand by di Pamekasan. KPK menelusuri kehidupan para pejabat Pamekasan dan mitra kerjanya. Mathur mengaku mendampinginya untuk melihat sejumlah kontraktor Pamekasan yang selalu menjadi langganan mitra Pemkab Pamekasan.

“OTT dana desa itu hanya pintu masuk saja untuk mengusut sejumlah kebocoran proyek di Pamekasan dan setoran fee lainnya,” sambung korban penembakan orang misterius ini.

Johar Maknun/Hambali Rasidi, Mata Madura

KPU Bangkalan