Berita Utama

Ketua DPRD Bantah Bangkalan Kena Sanksi

×

Ketua DPRD Bantah Bangkalan Kena Sanksi

Sebarkan artikel ini
demo-pmii-dprd-bangkalan
DEMONSTRASI: Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi menemui massa PMII. (Foto Agus Mata Madura)
demo-pmii-dprd-bangkalan
DEMONSTRASI: Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi menemui massa PMII. (Foto Agus Mata Madura)

MataMaduraNews.com – BANGKALAN – Setelah selesai melakukan tahlil bersama yang dipimpin oleh Wakil Bupati Mondir Rofii, massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan lanjut mendatangi kantor DPRD setempat yang tak jauh dari kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Selasa (10/01/2017).

Di sana, massa ditemui oleh Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi. Setelah mendengar tuntutan pendemo pria yang akrab disapa Imron tersebut menjawab satu persatu tuntutan pendemo. Pertama, Imron menegaskan, bahwa RAPBD Bangkalan sudah disahkan pada tanggal 30 Desember 2016. “APBD sudah kita sahkan pada tanggal 30 desember, jadi apalagi yang kalian tuntut,” ungkapnya di depan pendemo.

BACA JUGA: Ini Hadiah untuk Bupati Makmun Ibnu Fuad

Mengenai kepala SKPD yang sudah kadaluwarsa, lanjutnya,  itu bukan wewenang DPRD tapi wewenang Bupati. “Jadi silahkan minta ke Bapak Bupati saja,” tambahnya.

Imron menambahkan, mengenai kabar bahwa Bangkalan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu tidak benar. Sampai saat ini belum ada surat resmi secara tertulis baik dari gubernur maupun dari Mendagri bahwa Bangkalan mendapatkan sanksi. “Tidak ada hubungannya keterlambatan SPJ dengan sanksi. Jadi sudah jelas ya tidak ada masalah apa-apa yang perlu dipertanyakan lagi,” tegasnya sambil melangkah meninggalkan massa.

Kurang puas dengan pernyataan ketua DPRD, salah satu orataor berusaha untuk mengajak debat ketua DPRD dengan menyuruh keluar lagi. “Jangan bilang di Bangkalan tidak ada masalah apa-apa. Masalah utamanya adalah keterlambatan pengesahan RAPBD 2017. Jadi anda itu harus buka mata jangan seenaknya bilang tidak ada apa-apa,” ungkapnya sambil berteriak.

Pantauan MataMaduraNews.com, akhirnya ketua DPRD keluar lagi menemui massa. Ia menegaskan kembali, bahwa telah menaggapi semua point yang jadi tuntutan pendemo. “Masalah keterlambatan RAPBD itu karena perubahan SOTK yang harus diselesaikan dulu, itu sudah sesuai dengan permintaan Pemprov,” tegasnya.

Untuk mencegah terjadinya debat yang berkepanjangan, Ketua PC PMII bangkalan Bahirudin mengambil alih komando. Ia mengimbau kepada semua peserta aksi agar sopan dalam menyampaikan mendapatnya. “Debat kusir seperti ini tidak ada gunanya, jadi kita minta saja ke pihak legislatif agar ke depanya lebih serius untuk mengawasi kerja pemerintahan agar keterlambatan tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Reporter: Agus, Mata Bangkalan | Editor: Aliman Haris

KPU Bangkalan