Menu

OJK Jatim Evaluasi Kinerja BPR/S Milik Pemda, Bupati Busyro Beri Testimoni

  Dibaca : 141 kali
OJK Jatim Evaluasi Kinerja BPR/S Milik Pemda, Bupati Busyro Beri Testimoni

Evaluasi Kinerja BPRS-01MataMaduraNews.comJATIM-Keberadaan BPR/S milik Pemerintah Daerah di Jawa Timur terus menjadi perhatian Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur. Karena itu, lembaga yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan perbankan ini, terus mendorong sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan  BPR/S milik Pemerintah Daerah agar menjadi bank yang lebih kompetitif dan kontributif.

Untuk mewujudkan misi tersebut, OJK Regional 4 Jatim menggelar Evaluasi Kinerja BPR/S milik Pemda dan Peningkatan Sinergi antara Pemda dengan BPR/S milik Pemda bertempat di Hotel Mercure, Surabaya, Selasa (28/2/2017). Hadir 26 Bupati/Walikota, Ketua DPRD Tingkat II, dan Direksi BPR/S yang ada di Jatim.

Sebagai pemegang saham pengendali BPRS Bhakti Sumekar, Bupati Sumenep, KH A. Busyro Karim didaulat menjadi salah satu nara sumber dalam forum evaluasi kinerja BPR/S tersebut. Saat di forum diskusi, Bupati Busyro banyak memberikan pemikiran dan testimoni dalam memajukan BPRS Bhakti Sumekar sebagai Bank Syariah terbesar se Jatim dan menjadi Bank Syariah terbesar nomor dua se Indonesia dengan aset di atas Rp 600 miliar.

Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim (pakai peci) saat menjadi nara sumber. (foto for Mata Madura)

Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim (pakai peci) saat menjadi nara sumber.
(foto for Mata Madura)

Selain Bupati Sumenep sebagai nara sumber, ada tiga nara sumber lain yang menyumbangkan pemikiran dalam memajukan Bank Syariah milik Pemda. Tiga nara sumber itu,  Yuhronur Efendi (Sekda Lamongan), Mas Purnomo, (Kabiro Adm Perekonomian Pemprov Jatim) dan Harlistyati (Kepala Bapeko Mojekerto). Acara berlangsung gayeng karena di moderatori oleh Kepala OJK Regional 4  Jatim, Sukamto.

Sebagai pengantar diskusi,  Sukamto menyebut kontribusi BPR/S milik Pemda sangat signifikan terhadap perkembangan kinerja industri BPR/ S di Jatim.

Disebutkan, sampai akhir Desember 2016 volume usaha BPR/S milik Pemda mencapai sebesar Rp5,17 triliun atau tumbuh 8,75%. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 3,1 triliun atau tumbuh 13,01%. Sementara penyaluran Kredit/Pembiayaan sebesar Rp 3,86 triliun atau tumbuh 14,45%.

“Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan industri BPR/S di Jatim. Namun demikian, kontribusi BPR/S milik Pemda terhadap perekonomian daerah masih tergolong kecil. Hal itu tercermin dari pangsa kredit/pembiayaan produktif yang disalurkan oleh BPR/S milik Pemda yang hanya sebesar 50,67 %  lebih rendah dibandingkan dengan BPR/ S milik swasta yang mencapai 77,12%,” jelasnya.

Persoalan ini, kata Sukamto, perlu dicarikan solusi. Lalu ia mengutip porsi penyaluran kredit/pembiayaan konsumtif yang masih 50%  perlu sinergitas program kerja Pemerintah Daerah. Jika program pemberdayaan ekonomi tersinergi dengan perbankan, lanjutnya, akan tercipta peningkatan daya beli masyarakat. “Sehingga distribusi pendapatan lebih merata,” sebutnya.

OJK menilai sinergi antara Pemerintah Daerah dengan BPR/S milik Pemda perlu segera direalisasikan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kinerja BPR/S milik Pemda.

“Perbaikan tata kelola dapat mendorong percepatan program pembangunan daerah melalui penyaluran APBD yang tepat sasaran. Khususnya melalui program-program yang terkait dengan peningkatan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” sambungnya.

Sementara itu, peningkatan kinerja BPR/S milik Pemda yang berdampak peningkatan deviden sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi bahasan. Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim dalam kesempatan itu menjelaskan kinerja BPRS Bhakti Sumekar dalam memberikan deviden ke Pemkab Sumenep. Menurut Bupati Busyro, pada tahun 2015, BPRS  Bhakti Sumekar mampu menyetor PAD ke Pemkab Sumenep sebesar Rp 5,8 miliar.

“Sejak bediri pada tahun 2002 hingga 2015, kontribusi BPRS Bhakti Sumekar ke PAD Sumenep bisa dikata fantastis. Nilai kontribusi itu mencapai Rp 52,4 miliar,” jelas bupati dua periode ini, yang disambut aplaus undangan.

Selain itu, Bupati Busyro juga mengulas pembagian deviden kepada pemegang saham berdasarkan laporan laba rugi tahun 2015 yang telah diaudit lembaga akuntan publik. Dikatakan, laba bersih PT BPRS Bhakti Sumekar di tahun 2015 sebesar Rp 12,007,452,598,- sebagaimana Perda No 20 tahun 2011 tentang PT BPRS BHAKTI Sumekar perihal tahun buku dan penggunaan laba pembayaran deviden sebesar 50% dari laba bersih dengan nilai Rp 6,03 miliar.

Foto bersama para pemilik saham pengendali BPR/S milik pemda (foto for Mata Madura)

Foto bersama para pemilik saham pengendali BPR/S milik pemda
(foto for Mata Madura)

Akhir dari forum Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Sinergi tersebut, diakhiri penandatanganan komitmen dukungan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan BPR/S milik Pemda dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui BPR/S milik Pemda yang disaksikan Kepala OJK Regional 4 Jatim, Sukamto. Setelah penandatangan MoU, diserahkan cinderamata dari OJK ke masing-masing narasumber berupa replika kapal Majapahit yang diserahkan Bapak Sukamto.

Samsul, Mata Madura Biro Jatim

Editor: Hambali Rasidi

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
bprs-wtp-matamadura
opd-matamadura

Kategori Pilihan

Catatan

Opini dan Resensi

Sastra

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional