Menu

Perbup Pilkades Sumenep Memang Rawan Gugatan

Perbup Pilkades Sumenep Memang Rawan Gugatan
RB Roeska
Link Banner

Oleh: RB Roeska*

matamaduranews.com-Perbup Nomor 27 Tahun 2019 yang mengatur petunjuk teknis tentang Pilkades serentak Sumenep 2019, memang rawan gugatan dan berimplikasi hukum.

Sebab, payung hukum berupa produk hukum Perda No 8 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang diundangkan 10 September 2014 dan petunjuk teknis pelaksanaannya Perbup No 39 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Perbup No 27 Tahun 2019, tidak memenuhi kebutuhan hukum.

Perbup itu, tidak sesuai berdasar produk hukum yang lebih tinggi. Peraturan yang mengatur hal dimaksud, diurai singkat sebagai berikut;

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa peraturan pelaksanaannya telah mengalami perubahan yakni PP NO 47 Tahun 2015 tentang  Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 yang diundangkan 30 Juni 2015.

Sedangkan peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa  yang diatur oleh Kementrian Dalam Negeri telah mengalami perubahan. Yakni Permendagri No 65 Tahun 2017, diundangkan 5 September 2017, tentang perubahan Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sangat ironis Perda yang menjadi payung hukum tidak mengalami revisi/perubahan. Padahal peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di atasnya telah mengalami perubahan seperti yang disebutkan di atas (PP dan Permendagri).

Jadi sangat beralasan,  bilamana ada sekolompok masyarakat atau ormas di Sumenep mempertanyakan bahkan menggugat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang Pilkades.

Saya sendiri, bukan hanya Perbup Pilkades yang patut di pertanyakan. Lebih dari itu, Perda No 8 Tahun 2014 juga sangat perlu direvisi/diubah. Sebab, sejak diundangkan 10 September 2014, peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di undangkan 15 Januari 2014, telah mengalami perubahan yakni PP No. 47 Tahun 2015.

Sementara, peraturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai amanat dari PP, baru diundangkan setelah Perda Sumenep. Seperti:

Permendagri No. 112 Tahun 2014, diundangkan 31 Desember 2014. Kemudian perubahan Permendagri No 65 Tahun 2017. Sehingga Perda Sumenep No. 8 Tahun  2014 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, TIDAK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM.

Perda Sumenep No. 8 Tahun 2014 itu sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukumnya UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika Perda yang mengatur Pilkades sudah tidak sesuai seperti uraian di atas, maka dengan sendirinya Peraturan Bupati (Perbup) yang merupakan dasar teknis peraturan Pelaksanaan Perda juga tidak bisa diakui keberadaannya. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dasar hukum UU NO 12 Tahun 2011).

*Pengamat Administrasi Pemerintahan

Bagikan di sini!
KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Lowongan

Ra Fuad Amin

Kerapan Sapi

Catatan

Opini dan Resensi

Sastra

Fans Page

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional