Sambut Pilkades Sumenep Warga Bergejolak, Lalu Beredar Info Perbup Direvisi. Ini Kata Kepala DPMD

×

Sambut Pilkades Sumenep Warga Bergejolak, Lalu Beredar Info Perbup Direvisi. Ini Kata Kepala DPMD

Sebarkan artikel ini
Rapat Perbup Pilkades
Pertemuan di suatu tempat di luar Sumenep. Foto ini dikirim ke redaksi mata madura

matamaduranews.comSUMENEP– Tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat respon beragam. Yang terlihat, sejumlah warga mulai bergejolak.

Dari pantauan Mata Madura, sejak 14 Agustus 2019, Warga Desa Pragaan dan Desa Prenduan, ngeluruk ke kantor DPRD Sumenep memprotes Perbup Pilkades.

Aksi serupa terjadi hari Senin, 19 Agustus 2019. Warga dari 23 Desa dari beberapa kecamatan kembali mendatangi DPRD dan Pemkab. Mereka menolak pasal 35 ayat (2) dan (3) Perbup 39 yang menerapkan skoring bagi Bakal Calon Kades (Bacakades) saat mendaftar.

Masih belum puas, pada hari Rabu, 21 Agustus 2019, warga dari 27 Desa kembali mendatangi DPRD dan Pemkab, tetap menuntut revisi pasal 35 ayat (2) dan (3) Perbup Pilkades.;

Tanggal 22 Agustus 2019, warga Desa Aengbaja Kenek, Bluto ngeluruk Sekretariat Panitia Pilkades agar tidak menerima Bacakades dari luar.

Aksi serupa juga terjadi pada 23 Agustus 2019. Warga Desa Ganding,dan Warga Desa Sera Timur, Bluto, ngeluruk Sekretariat Panitia Pilkades agar menolak Bacakades dari luar.

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Gerakan Aliansi Peduli Sapudi berencana gelar unjuk rasa dengan 2 ribu warga. Mereka akan konvoi jalan menuju Kantor Kecamatan Gayam. Kehadirannya menuntut Revisi Perbup 39 yang mengatur pelaksanaan Pilkades dengan sistem skoring.

Pada hari Sabtu malam (24/8/2019), redaksi Mata Madura, menerima kiriman foto. Menurut si pengirim, foto itu berupa rapat pembahasan rencana revisi Perbup 39 yang mengatur pelaksanaan Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Sumenep. “Tempat rapat di luar Sumenep,” sebutnya.

Terlihat dalam foto itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh Ramli dan Kabag Hukum Sumenep, Hizbul Wathan serta Kabag Hukum Sekretariat DPRD, Ananta Yuniarto. Dari akademisi, Alwiyah. Juga Asisten Administrasi Umum Pemkab, Syaiful Bahri dan sejumlah ASN yang tak asing di Pemkab Sumenep, juga terlihat dalam pertemuan itu.

Bagaimana respon Kepala DPMD, M Ramli? Saat dihubungi via called wa, Ramli menyebut tak ada rencana revisi Perbup Pilkades. “Jika membahas dinamika masyarakat, itu beda pemahamannya,” ucapnya.

Ramli juga tak bisa menjelaskan maksud foto yang dikirim via wa. Ditanya, maksud gambar dalam wa, Ramli berungkali menyebut hal biasa jika ada dinamika dalam masyarakat menyambut Pilkades.

Apakah pelaksanaan Pilkades serentak bakal ditunda? Ramli mengatakan, “hingga saat ini tahapan Pilkades tetap sesuai peraturan yang ada,”.

Hambali Rasidi

KPU Bangkalan