Menu

SMA/SMK Kembali ke Kab/Kota? Begini Kata Mendikbud

  Dibaca : 124 kali
SMA/SMK Kembali ke Kab/Kota? Begini Kata Mendikbud
Mendikbud RI, Muhadjir Effendy (tengah) saat di Sampang. (Foto/Istimewa)
Link Banner

MataMaduraNews.comJAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebut, usulan SMA dan SMK agar kembali dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota masih dalam tahap wacana. Karena usulan itu muncul dari keluhan para Kepala Daerah kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

“Itu masih wacana ya, itu kan permintaan dari Wali Kota dan Bupati kemarin ke Presiden. Karena itu memang amanah dalam undang-undang,” kata Muhadjir Effendy di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (1/8/2018).

Muhadjir mengaku akan melihat perkembangan lebih lanjut, karena aturannya dalam bentuk undang-undang. Sehingga perlu dilakukan perubahan oleh pihak terkait, jika memang hendak dikembalikan seperti semula. Mantan Rektor UMM ini juga tidak membantah masih banyaknya masalah di lapangan karena memang baru setahun proses peralihan itu dilaksanakan.

“Kita lihat perkembangan, nanti kan kita pelajari kasusnya. Nanti akan kita lihat Apakah itu perlu ada seperti yang diminta wali kota dan bupati atau bisa dicarikan jalan lain yang lebih smoth, yang lebih halus mungkin bisa dengan Inpres atau Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah,” katanya.

Sikap para kepala daerah sebenarnya juga berbeda-beda, sebagian merasa rugi karena tidak bisa mendanai, sehingga khawatir kualitas anak-anaknya akan turun. Anak-anak yang belajar di situ tentu dari lingkungan wilayah setempat.

“Tetapi sebaliknya ada yang senang di-handle provinsi karena anggarannya bisa berkurang, tidak hanya untuk mendanai SMK. Jadi (sikapnya) tidak seragam, masih banyak masalah,” katanya.

Sepanjang belum terjadi perubahan aturan perundangannya tentu pengelolaan akan masih tetap, yakni menjadi kewenangan provinsi masing-masing.

Sementara itu, Kemendiknas awal September mendatang akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia secara bertahap. Tujuannya untuk duduk bersama menyepakati tentang peta zonasi. Kemendiknas telah memiliki kerangka peta zonasi yang ditawarkan kepada dinas.

“Zona ini sudah pas apa belum? Karena yang tahu lapangan kan mereka. Kalau nanti belum mana yang dibenahi, dan saya berharap setelah itu sudah disusun pedoman penempatan siswa baru sehingga nanti tidak terjadi pendaftaran yang ribet seperti sekarang ini,” jelasnya.

sumber: merdeka.com

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
Link Banner
Link Banner Link Banner

Jejak Ulama

Kategori Pilihan

Catatan

Opini dan Resensi

Sastra

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional