Soal Temuan BPK, Bupati Busyro Karim: Itu Cambuk Koreksi Diri

Bupati Busyro Karim membuka Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Kabupaten Sumenep, Selasa (08/08). (Foto Rusydiyono, Mata Madura)
Bupati Busyro Karim membuka Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Kabupaten Sumenep, Selasa (08/08).
(Foto Rusydiyono, Mata Madura)

MataMaduraNews.comSUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengadakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Selasa (08/08/2017). Kegiatan tersebut, kata Bupati KH A. Busyro Karim merupakan cambuk atas temuan BPK dari hasil audit realisasi keuangan Pemkab Sumenep tahun 2016.

Sebagaimana tujuannya, Workhsop SPIP digelar tak lain supaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep terukur dan terintegritas. Bupati Busyro Karim dalam sambutannya menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan juga berlaku bagi seluruh pegawai.

Yang demikian, kata Bupati bertujuan untuk satu hal. Yakni guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

“Dalam PP Nomor 60 tersebut, yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi,” ujar Bupati dua periode itu pada pembukaan Workshop SPIP di SKD Batuan.

Namun yang menjadi harapan Bupati Busyro Karim, Workshop SPIP itu tidak hanya berhenti pada wilayah pengendalian. Akan tetapi, harus ada tindak lanjut yang mengarah pada perbaikan kinerja.

Termasuk adanya temuan BPK. Politisi PKB itu, meminta supaya temuan tersebut dijadikan bahan introspeksi diri dan pemerintahan.

“Mari jadikan masalah birokrasi di Sumenep berupa temuan BPK yang mencapai 6,8 miliar itu sebagai cambuk untuk koreksi diri, sekaligus evaluasi kelembagaan,” pintanya.

Kendati demikian, R. Idris selaku Inspektur Sumenep tidak membenarkan jika workshop dilaksanakan karena adanya temua BPK. Dia mengaku workshop itu diadakan pihaknya karena semata ingin memperbaiki sistem pemerintahan. Sehingga, cita-cita pembangunan di Sumenep bias tercapai sempurna.

“Di tahun 2017 ini kami memang memiliki program mengadakan workshop,” jelas Plt Sekda tersebut.

Workshop SPIP diikuti oleh segenap kepala bagian, badan, dan dinas di lingkungan Pemkab Sumenep. Terlihat pula camat se-kabupaten ikut dalam workshop itu.

Bupati Sumenep menyinggung soal temuan BKP tak lepas dari pemberitaan yang beredar di sejumlah media. Temuan senilai Rp 6,8 miliar tersebut merupakan akumulasi dari berbagai temuan di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sumenep.

Dari seluruh OPD yang ada, temuan paling besar jatuh pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,4 miliar. Peringkat tersebut disusul Dinas Kesehatan sekitar Rp 900 juta, Bappeda hampir Rp 500 juta, Sekretariat Desa sekitar Rp 600 juta, dan BKPSDM sekitar Rp 400 juta.

Selanjutnya, menempati peringkat keenam terbesar adalah Dinas PU Bina Marga kurang lebih Rp 100 juta, kemudian Dinas PU Sumber Daya Air berkisar Rp 100 juta lebih, RSUD Dr. Moh. Anwar sekitar Rp 25 juta, dan terakhir Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya sekitar Rp 100 juta lebih.

Rusydiyono/Rafiqi, Mata Madura

Tinggalkan Balasan