matamaduranews.com-BANGKALAN-Setelah menuai kemacetan dan blokade jalan di Simpang Tiga Jl. Soekarno Hatta, aksi demo mahasiswa menolak Revisi UU KPK dan RKUHP mendapat dukungan dari Ketua DPRD Bangkalan.
Muhammad Fahad selaku Ketua DPRD Bangkalan mengatakan, pihaknya bersama dengan para anggota dewan lain di parlemen sepakat untuk menolak revisi UU KPK yang dituntut mahasiswa.
“Karena revisi UU KPK banyak yang tidak sesuai, maka kami dukung aspirasi mahasiswa,” kata Ketua Dewan dari Partai Gerindra itu, Kamis (26/9/2019).
Fahad, panggilan akrabnya, juga mengapresiasi gerakan yang dilakukan mahasiswa Bangkalan hari ini. Menurutnya itu merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa saat ini.
“Saya sangat mengapresiasi dukungan temen-temen mahasiswa sudah peduli terhadap bangsa,” ungkap Fahad.
DPRD Bangkalan juga menyepakati Mosi Tidak Percaya kepada DPR RI dan Jokowi. Hal itu disampaikan saat anggota dewan menemui massa aksi di Simpang Tiga depan STKIP PGRI Bangkalan.
Bahkan, pihak DPRD Bangkalan sampai bersumpah akan menyampaikan Mosi Tidak Percaya tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
“Batalkan UU KPK serta mendesak Presiden agar segera membuat Perppu; Batalkan Revisi KHUP; Batalkan Revisi Ketenagakerjaan versi pengusaha; Hentikan pelanggaran HAM di Papua; Tindak tegas pelaku korporasi pelaku pembakaran hutan,” demikian isi Mosi Tidak Percaya yang dibacakan Fahad.
Setelah Ketua DPRD Bangkalan itu membacakan mosi, massa aksi yang tergabung dalam Trunojoyo Bergerak mulai beringsut. Perlahan para mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Syaiful, Mata Bangkalan
