matamaduranews.com -Kaget membaca berita. ANGGOTA DPRD Sumenep menolak efisiensi anggaran sesuai Inpres 01 Tahun 2025.
Dalih para anggota DPRD Sumenep yang beredar di pemberitaan: “pengurangan anggaran anggota DPRD Sumenep belum ada pembahasan. Yang dikurangi anggaran kunjungan ke konstituen. Tugas Sekda tak bisa mencampuri urusan kedewanan,” kata para anggota dewan Sumenep yang beredar di media online.
Saya menilai. Sikap ANGGOTA DPRD Sumenep itu terlihat egois. Seakan akan APBD itu kewenangan DPRD.
Memang. Salah satu tugas DPRD itu adalah budgeting. Tapi kan harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Bukan pokoknya apa yang menjadi kebutuhan DPRD Sumenep harus dipenuhi. Tak boleh disentuh dengan dalih apa pun.
Kesannya kan DPRD Sumenep ini tak mau disentuh . Tak mau mendengar aspirasi arus bawah. Lebih mementingkan pragmatisme.
Indikator itu tampak: gara-gara ada efisiensi anggaran kunker 50 ANGGOTA DPRD Sumenep. Anggaran kunker itu ke luar kota dan provinsi. Benarkah kunker itu untuk menyapa konstituen?
Akibat efisiensi itu, anggaran kunker dewan Sumenep sisa Rp 10 Miliar dari Rp 20 miliar yang dianggarkan.
Seandainya para anggota DPRD Sumenep itu konsisten menerima aspirasi arus bawah. Anggota DPRD Sumenep bisa perjuangkan kebutuhan rakyat bawah.
Salah satunya, efisiensi kunker dibarter dengan pembangunan infrastruktur jalan poros Kecamatan yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Saya berharap. Anggota DPRD Sumenep tak ugal ugalan dalam menggunakan anggaran.
Jangan salahkan civil society bila bergerak melaporkan ke APH atas kinerja DPRD Sumenep.
*mantan Ketua PC PMII Sumenep
