MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Transparansi keuangan dan pelayanan RSUD Syamrabu terus menjadi atensi berbagai elemen Bangkalan. Kali ini, Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) berinisiatif untuk audiensi dengan Komisi D DPRD Bangkalan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Bangkalan, Jumat pagi, (10/2/2017), terlihat hadir sejumlah stekholder RSUD Syamrabu. Seperti, Direktur RSUD Syamrabu, drg Yusro, Wakil Direktur RSUD Syamrabu, dr Nunuk Kristiani, Ketua Komite Medik RSUD Syamrabu, Komite Keperawatan, perwakilan BPJS, Kepala Inspektorat, Hadari. Sedangkan dari inisiator hadir,Ketua Jaka Jatim Mathur Husyairi dan Bupati Lira Bangkalan, Mahmudi ibnu Khotim. Pertemuan dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Hosyan Muhammad.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sebagai inisiator audiensi, Mathur Husairi diberi kesempatan awal menjelaskan uneg-uneg problem tentang RSUD Syamrabu. Mathur menyoal kejelasan pembayaran uang Jasa Pelayanan (Jaspel) terhadap karyawan RSUD di bulan November hingga Desember yang belum dinikmati karyawan. Sementara BPJS sudah mengklaim sudah melakukan pembayaran di bulan tersebut. Persoalan lain, Mathur menyebut ketidakjelasan database by name by adress penerima Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dinilai tidak tepat sasaran.Sehingga membobol keuangan APBD.
“Para penerima SPM banyak yang kategori ekonomi mampu, tapi mendapat jatah SPM. Ini tidak beres. Seharusnya, realisasi SPM harus tepat sasaran,” terangnya.
Giliran drg Yusro memberi penjelasan. “Perlu diketahui, hutang rumah sakit hingga kini mencapai Rp 31 M. Sementara piutangnya mencapai Rp 37 M. Ini sudah termasuk uang pembayaran Jaspel yang belum terbayar. InsyaAllah, tunggakan Jaspel terbayar bulan ini (Februari, red.),†terang drg Yusro.
Namun, penjelasan dokter gigi ini tidak memuaskan. Mathur geram karena kondisi pemerintah Bangkalan selama 14 tahun dinilai terpuruk. Dia juga menyebut kondisi keuangan dan pelayanan RSUD juga ikut amburadul.
Baca Juga:Keuangan RSUD Syamrabu Surplus, Ini Kata drg Yusro
Mathur Husyairi menggebrak meja. Mathur tidak terima dengan penjelasan Direktur RSUD Bangkalan, drg Yusro yang menyebut keuangan RSUD Syamrabu mengalami surplus dan pelayanan RSUD Syamrabu dalam kategori baik. Suasana audiensi waktu itu menjadi tegang.
Menurut Mathur, pernyataan drg Yusro sangat bertolak belakang dengan kondisi yang ada. “Ini tidak masuk akal jika keuangan rumah sakit membaik. Kapan direktur menyelesaikan persoalan piutang. Buktinya hutang RSUD masih menumpuk dan belum terbayar,” sebut Mathur dengan nada tinggi.
Mathur juga menuding ada kejanggalan dalam pencairan uang Jaspel yang mengalami keterlambatan. Sebab, sambil mengutip penjelasan BPJS bahwa 15 hari setelah pengajuan ke BPJS, uang tersebut bisa dicairkan. “Namun kenyataannya tak kunjung cair. Nah ini ada apa. Itu kan sudah jelas apa yang di sampaikan BPJS, tapi buktinya hingga berbulan-bulan tak kunjung cair,” sambungnya.
Seketika peserta audiens terdiam. Mahmudi Ibnu Khotib, Bupati LSM Lira Bangkalan ikut memberi kritikan pedas kepada drg Yusro, Direktur RSUD Syamrabu. Usai Mathur menggebrak meja, Mahmudi memberikan komentar atas buruknya kondisi keuangan RSUD. Kata Mahmudi, seharusnya pihak RSUD bertanggung jawab atas uang Jaspel itu. Sebab hak mereka sudah tertahan selama berbulan-bulan. RSUD yang menganggap segi pelayanan terbaik justru mengabaikan kesejahteraan karyawan. “Ngapain kita capek-capek melayani orang luar kalau masyarakatnnya sendiri banyak yang tidak mampu dan justru diabaikan, ini kan lucu,” ucapnya.
Kondisi forum kian memanas, Hosyan Muhammad selaku pimpinan rapat dalam kesempatan itu mengambil keputusan untuk mengakhiri pertemuan. Dia beralasan waktu dialog sudah terlalu lama. Kebetulan waktu sholat jumat sedang akan dilaksanakan.
“Berhubung waktu sudah tidak memungkinkan. Maka pertemuan kali ini dicukupkan. Dan pesan saya ke Direktur RSUD untuk secepatnya melaksanakan pembayaran Jaspel kepada karyawan agar pelayanan rumah sakit kembali pulih,” tutupnya.
Agus, Mata Bangkalan