Banyak Pejabat Pemprov Jatim Dituding “Jalan-jalan” Dikemas Studi Banding

×

Banyak Pejabat Pemprov Jatim Dituding “Jalan-jalan” Dikemas Studi Banding

Sebarkan artikel ini
Mathur Husyairi
Mathur Husyairi

matamaduranews.comSURABAYA– Anggota DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi mensinyalir banyak unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim melalukan ‘jalan-jalan’ akhir tahun pada hari kerja yang dibungkus dengan kunjungan kerja atau studi banding.

Karena itu, Pembina LSM Jaka Jatim ini, meminta para Kepala Daerah, Inspektorat serta BKD betul-betul memperhatikan hal tersebut seteliti mungkin.

“Kasihan uang rakyat dibikin kegiatan tidak jelas seperti itu, apalagi ini musim pandemi, di mana empatinya? Rakyat sedang menderita akibat pandemi, kok bapak ibu tega jalan-jalan dengan kemasan acara kedinasan?” ujar pria yang juga terkenal dengan Aktifis Anti Korupsi asal Bangkalan ini.

Secara khusus, Ketua Umum PC IKA PMII Bangkalan ini mmeinta Gubernur Jawa Timurm Khofifah Indar Parawansa agar memberikan instruksi tegas kepada anak buahnya untuk menahan diri.

Sinyalemen kegiatan jalan-jalan ini sangat kontraproduktif dengan niat baik gubernur untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Ironis sekali jika misalnya anak buah Gubernur bebas keluar DL/studi banding dll yang manfaatnya juga belum jelas. Sedangkan mudhoratnya sangat jelas,” tambah Mathur.

“Kegiatan asli kedinasan saja banyak dicancel dalam rangka menghentikan mata rantai penularan Covid-19, ini kok malah acara jalan-jalan berkedok kunjungan kerja/studi banding dibiarkan. Tolong para kepala daerah segera bertindak, sebelum kami para LSM yang berteriak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ada sekitar 10 orang pejabat dan staf Biro Organisasi Pemrov Jatim melakukan studi banding ke Padang.

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Jatim, M Hadi Wawan Guntoro, saat di konfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (22/12/2020) menyebut, agenda studi banding yang berlangsung di akhir tahun tutup anggaran tersebut sudah masuk program dan mendapat persetujuan pimpinannya.

“Kami sudah mendapat ijin dari pak inspektur, bahkan pak asisten juga,” dalihnya.

Hadi beralasan, kegiatan studi banding tersebut sesuai dengan program Komisi Anti Korupsi (KPK) dalam rangka membangun zona integritas. (syaiful)

KPU Bangkalan