matamaduranews.com–SUMENEP-Tak sedikit redaksi Mata Madura menerima pengaduan soal transparansi calon penerima Bantuan Sosial seperti PKH, Paket Sembako maupun BLT Dana Desa bagi yang terdampak Covid-19.
Sejumlah warga dari Kepulauan maupun di wilayah daratan di Sumenep mengaku tak pernah terdata sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa maupun bantuan PKH dan bantuan paket sembako.
Mereka mempertanyakan transparansi data calon penerima BLT Dana Desa dan bantuan paket sembako.
Lebih dari itu, tak sedikit desa yang menerapkan pola minimalis dari ketentuan jumlah maksimal untuk calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana yang ditentukan Kemendes PDTT.
Sementara di desa itu, banyak warga yang perlu bantuan BLT Dana Desa setelah tak tercover di PKH dan Bansos dari Kemensos.
Apa yang harus dilakukan warga jika belum tercover sebagai calon penerima BLT Dana Desa? Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli kepada Mata Madura mengaku sudah membuat surat edaran dan sosialisasi ke semua desa agar calon penerima BLT Dana Desa diputuskan melalui Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdes Khusus).
“Jika masih ada warga yang belum tercover sebagai calon penerima BLT Dana Desa bisa menyampaikan aspirasinya lewat Posko Desa Lawan Covid-19. Ini hak warga yang perlu disampaikan aspirasinya,†jelas Ramli kepada Mata Madura, via WhatsApp, Senin pagi (4/5/2020).
Sementara, informasi yang diperoleh Mata Madura, menyebut data Bansos di Sumenep berasal dari data 2015. Sehingga banyak data penerima yang sudah kadaluarsa.
Salah satunya, data penerima paket sembako (BPNT) sudah meninggal dunia 10 tahun lalu, seperti di kepulauan.
Data amburadul juga terjadi di salah satu kecamatan di wilayah selatan Kota Sumenep. Sumber Mata Madura, membocorkan data penerima Bansos di dua desa yang tergolong mampu secara ekonomi. Sebab, salah satu nama penerima itu masih tercatat sebagai ASN. Sisanya punya toko.
“Ini ada penerima BPNT sebanyak 10 orang. Ternyata, 9 penerima tergolong mampu. Desa lain, ada 12 orang sebagai penerima BPNT, sebanyak 10 orang tergolong mampu karena menjadi ASN dan punya toko,” sebut sumber Mata Madura.
Dengan data yang amburadul bagi penerima Bansos, kata sumber tadi, menunjukkan Dinsos Sumenep tak bekerja dengan memverifikasi ke lapangan.
“Mestinya tiap tiga bulan data penerima Bansos itu diperbaharui. Mekanismenya, Dinsos menerima data dari desa. Lalu memasukkan ke SIKS untuk diteruskan ke Kemensos agar menjadi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kalau data tak update, siapa yang tak kerja?,†tambah sumber Mata Madura, yang tak mau disebutkan namanya.
Sekjen Kemensos, Hartono Laras, menyebut, penanggulangan kemiskinan harus didukung dengan data kemiskinan yang akurat, jelas dan up to date.
Dikatakan, Sekjen Kemensos telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) sebagai sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.
“Aplikasi ini, diharap berbagai program bantuan sosial kesejahteraan tepat pada sasaran sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos bersama Pemerintah Daerah. Karena pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial,” kata Hartono, seperti dikutip tirto.id.
Moh. Iksan, Kepala Dinas Sosial Sumenep saat dihubungi Mata Madura via WhatsApp belum bisa menjelaskan terkait data penerima Bansos yang terlihat amburadul alias kurang tepat sasaran.
Iksan juga tak mengklarifikasi soal data Bansos yang tak up to date sehingga banyak yang menjadi penerima Bansos sudah meninggal dunia 10 tahun lalu dan tergolong mampu secara ekonomi. Termasuk ASN tercatat sebagai salah satu penerima Bansos BPNT.
Iksan hanya membalas WhatsApp Mata Madura dengan data tanpa penjelasan.
hambali rasidi
