matamaduranews.com Dana hibah di Provinsi Jawa Barat lagi ramai. Bukan karena OTT, bukan karena kasus pidana. Tapi karena ada kesadaran dari Gubernur baru, Dedi Mulyadi, untuk merapikan yang selama ini berantakan.
Kak Dedi tak banyak bicara, langsung sat-set: Distribusi hibah dievaluasi.
Proposal orang dalam dicoret.
Lembaga langganan dipangkas.
Hibah-hibah tak masuk akal dihapus.
Bu Khofifah, Pak Emil, tolong lihat sejenak ke cermin.
Hibah Provinsi Jatim seperti langganan KPK. Usai OTT Hibah. Kini 21 orang terseret kasus hibah.
Isu proposal awu awu, jual beli hibah, hingga kegiatan fiktif jadi tontonan nasional yang memalukan.
Rakyat hanya bisa geleng-geleng kepala.
Uangnya rakyat, proposalnya rakyat,
tapi yang bermain: elit dan jaringan gelap anggaran.
Langkah Ibu Gubernur sangat sederhana, kalau ada kemauan untuk perbaiki.
Cukup publikasikan daftar penerima hibah di situs resmi Pemprov Jatim.
Tampilkan data terbuka, bukan data untuk segelintir.
Biar masyarakat bisa tahu, bisa ikut mengawasi.
Kalau Gubernur Jabar bisa setransparan itu,
kenapa Jawa Timur malah seperti main petak umpet anggaran?
Bu Khofifah, ini bukan cuma soal uang. Ini soal moral dan tanggung jawab jabatan.
Kalau Ibu Gubernur buka semua ke publik, kerja Ibu akan lebih ringan.
Civil society bisa ikut menjaga. Media bisa ikut mengawal.
Tapi kalau semuanya ditutup-tutupi, jangan salahkan publik kalau mulai curiga.
Atau jangan-jangan memang sedang takut ketahuan?
Ibu Gubernur…
Hibah bukan warisan kekuasaan.
Itu adalah hak rakyat yang harus dikelola dengan benar.
Jangan tunggu KPK datang lagi
