Bupati Bangkalan Disorot Soal Transparansi DID dan BTT

×

Bupati Bangkalan Disorot Soal Transparansi DID dan BTT

Sebarkan artikel ini
Bupati Bangkalan Disorot Soal Transparansi DID dan BTT
Pemuda IYC Bangkalan saat Demonstrasi di Pemkab Bangkalan, Senin (16/11/2020).

matamaduranews.com-BANGKALAN-Pemuda Bangkalan yang tergabung dalam Indonesi Youth Congress (IYC) menyoroti  Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Tak Terduga (BTT) yang dikelola Pemkab Bangkalan.

Mereka menilai DID dan BTT dikelola tak  tranparan.

Protes itu dituangkan dalam aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Bangkalan, Senin (16/11/2020).

Korlap aksi, Hasbi Abdul Malik menilai, DID dan BTT yang dikelola Pemkab Bangkalan terkesan petak umpet.

Kata Hasbi, Pemkab Bangkalan menerima  DID sebesar Rp 27,4 miliar dari provinsi. Tapi penggunaanya tak terbuka.

“Lalu kemanadana dana sebesar itu?,” teriaknya.

“Rakyat butuh keterbukaan informasi. Untuk apa saja dana DID itu. Apalagi, soal anggaran Corvid-19 itu harus digunakan penanganan COVID,” tambah Hasbi.

Massa IYC juga menilai dana BTT yang ada masih belum jelas peruntukannya.

“Itu anggaran BTT mencapai 88 miliar. Tetapi realisasinya belum berdampak betul pada masyarakat,” terangnya.

Adanya ketidaktranpranan anggaran itu IYC kecewa terhadap pucuk pimpinan Pemkab Bangkalan yang tidak dapat menjalankan kebijakannya.

“Bagaimana mungkin Bupati bisa merealisasikan anggarannya. Jika dana DID dan BTT saja detailnya tidak terbuka,” paparnya.

“Lantas kami pertanyakan kapabilitias dan kredibilitas sebagai Bupati Bangkalan,” jelasnya.

Karena itu, Hasbi menekankan agar Pemkab Bangkalan membeberkan neraca anggaran penanganan Covid-19 secara terbuka melalui media massa.

Sehingga selain transparan, masyarakat dan seluruh komponen lain dapat bersama-sama mengawasi sekaligus mengontrolnya.

Baik bantuan pusat, provinsi dan swasta, menurutnya, bantuan-bantuan tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya, supaya publik percaya karena anggaran yang dikelola cukup fantastis.

“Jadi pemerintah daerah jangan hanya berkilah sudah sesuai aturan, tapi tidak dibuka ke umum,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Taufan Zairinsyah mengatakan, terkait realisasi dana BTT hingga saat ini sudah mencapai 47 persen sesuai dengan kebutuhan OPD dalam penanganan covid-19.

“Dana BTT itu merupakan mandat dari pusat yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah sebanyak 35 persen, jika tidak menganggarkan maka kita akan diblacklist,” kata dia.

Sementara terkait dana DID, Taufan mengaku, realisasinya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan sudah sesuai dengan peruntukannya.

“Dana itu digunakan untuk pemulihan ekonomi, baik di bidang kesehatan, pertanian, infrastruktur maupun bidang lainnya, dan sekarang sedang dalam proses,” ucapnya.

Syaiful, Mata Madura

KPU Bangkalan