Menu

Bupati Kiai Busyro

Bupati Kiai Busyro
Bupati KH A. Busyro Karim

Catatan: Hambali Rasidi

Jabatan Bupati Kiai Busyro tinggal satu setengah bulan. Tak banyak diharap dari sisa waktu itu.

Kecuali pesan untuk Bupati Sumenep yang baru hasil Pilkada 2020. Ach. Fauzi.

Bahwa menjabat Bupati Sumenep itu tak semudah dibayangkan. Tak semudah teori yang disampaikan dalam visi misi-nya.

Apalagi mau bikin Rumah Dinas di Kepulauan, misal.

Kata Bupati Kiai Busyro saat menerima PWI Jatim Award 2020. Mengelola Pemerintahan Kabupaten Sumenep tak semudah diucapkan.

Pemerintahan Kabupaten Sumenep tergolong unik. Bukan saja wilayah geografis dan masyarakatnya yang kaya dengan sosio kultur.

Karena APBD-nya super terbatas Rp 2,6 triliun. Tapi geografi laut Sumenep sama dengan luas wilayah Pemprov Jatim. Ditambah 126 pulau untuk diperhatikan.

Sambutan Bupati Kiai Busyro waktu itu ada sesuatu yang belum terucap.

Saya menemukan apa yang tak diketahui banyak orang sebagai pembeda.

Ada yang tersirat. Yaitu kultur para aparatur pemerintahannya.

Kultur bukan sesuatu yang verbal. Kultur itu merupakan akumulasi nilai yang masih diyakini kebenarannya. Sehingga mewarnai pada kehidupan para aparatur birokrasi.

Saya memaklumi kultur itu. Karena, Sumenep menjadi bagian kepanjangan dari kekuasaan kerajaan di Jawa.

Para Adipati Sumenep sejak Arya Wiraraja, 751 tahun lalu-enggan bikin kekuasaan yang terpusat. Tanpa menjadi bagian dari kekuasaan tanah Jawa.

Maklum waktu itu, belum ada sumber Migas. Tanah Sumenep tandus. Tak ada gula yang bisa menarik semut berkerumun.

Sumenep menjadi daerah kekuasaan Singosari, Majapahit, Mataram hingga di bawah kendali VOC.

Para Adipati (selevel Gubernur/Bupati) memiliki hak otonom tapi masih tunduk dalam kekuasaan di atasnya.

Sedangkan bawahan Adipati ada punggawa. Orang bawahan, tapi memiliki kekuasaan.

Menjadi pegawai di pemerintahan Sumenep, orang dahulu banyak menyebut ponggebe.

Ponggebe bahasa Maduranya. Perlu dipahami dari asal kata punggawa.

Ponggebe atau punggawa orang bawahan tapi memiliki kekuasaan.

Sehingga tak mudah melakukan instruksi absolut dari atasan ke bawahan.

Begitu tafsirnya.

Wajar jika ada mutasi pejabat eselon di Pemerintah Sumenep hingga peralihan kekuasaan lewat Pilkada.

Suasananya bukan sekedar rotasi jabatan atau rutinitas event demokrasi lima tahunan.

Lebih dari itu.

Saya punya sisa catatan sejak Bupati Kiai Ramdlan yang menjabat di awal reformasi dan otonomi.

Kehadiran bupati produk reformasi banyak diharap rakyat bisa “bersih-bersih” kultur birokrasi Sumenep.

Masyarakat ingin aparatur pemerintah itu menjadi pelayan rakyat. Bukan minta dilayani oleh rakyat.

Sosok Kiai Ramdlan bukan sembarangan-menurut para ulama sepuh Sumenep, waktu itu.

PKB Sumenep-saat itu meriah kursi mayoritas di DPRD Sumenep- menunjuk Kiai Ramdlan.

Lewat para masyayikh NU-PKB, sosok Kiai Ramdlan diharap bisa mewujudkan harapan umat. Yaitu, aparatur pemerintah bisa melayani masyarakat sepenuh hati. Tanpa bla-bla-bla.

Intinya semua unit kerja pemerintah Sumenep diharap bisa melayani masyarakat tanpa dirasa ruwet dan bla-bla-bla.

Faktanya?

Anda bisa tanya-tanya dulu.

Pada 2010.

Kiai Busyro terpilih sebagai Bupati Sumenet lewat pilihan langsung.

Usai memenangkan Pilkada 2010. Kiai Busyro langsung bikin gebrakan.

Melakukan reformasi birokrasi dan membuat inovasi pelayanan.

Gebrakan itu bukan sekedar kata-kata.

Tahun pertama menjabat.

Pelayanan RSUD Sumenep yang menjadi keluhan banyak orang direformasi melalui terbentuknya BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Perijinan yang ruwet dibuat satu atap. Lahir BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu).

Masyarakat yang ingin ngurus KK, KTP, ijin usaha cukup diselesaikan di tingkap kecamatan. Tak perlu jauh-jauh ke kabupaten.

Lahirlah program PATEN di tahun 2011. Sebuah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Berkat inovasi pelayanan PATEN ini, Bupati Kiai Busyro menjadi salah satu 5 finalis Bupati/wali Kota yang mewakili Indonesia untuk menerima penghargaan dari UNPSA PBB di Kota Medellin, Kolombia, 2015 lalu.

Inovasi pelayanan PATEN dinilai terobosan wah karena sebagian kekuasaan Bupati Kiai Busyro diserahkan kepada camat.

Faktanya apa yang terjadi?

Sepulang dari Medellin, Colombia. Nama PATEN cukup ada di papan-papan di tiap kantor kecamatan.

Masyarakat kembali dibikin ruwet untuk ngurus KTP, KK dan perijinan.

Pada 2019. Bupati Kiai Busyro membuka MPP (Mall Pelayanan Publik).

Kata Bupati Kiai Busyro, kehadiran MPP bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus pelayanan.

Masyarakat tak perlu repot mengurus ijin, SIM, IMB dan KTP dan sebagainya.

Faktanya?

Anda bisa menilai sendiri bagaimana masyarakat mengeluh saat keluar dari GNI, tempat MPP itu.

Ratusan inovasi pelayanan dan reformasi birokrasi di Sumenep semua baik di atas kertas.

Termasuk, absensi online bagi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep.

Meski satu bulan mangkir dari tugas. Catatan tetap aktif di absensi online.

Barangkali itu pesan untuk Fauzi-Eva.

Yang akan dibantu oleh ponggebe Pemkab Sumenep.

Sumenep, 29 Desember 2020

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Tinggalkan Balasan

MMN

Ra Fuad Amin

Disway

Tasawuf

Inspirator

Catatan

Sastra

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional

%d blogger menyukai ini: