matamaduranews.com–SUMENEP-Seperti bom waktu untuk meledak. Begitu gambaran belanja Alat Peraga Edukasi (APE) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumenep.
Ramai-ramai soal dugaan fiktif pengadaan APE untuk sejumlah lembaga PAUD sebenarnya sudah lama tercium bau tak sedap.
Dari penelusuran Mata Madura, praktek tak sehat ini sudah berjalan lama. Setiap tahun terjadi penunjukan dalam belanja APE.
Perusahaan yang memproduksi APE diatur oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Indikatornya, lembaga PAUD tidak diberi kebebasan belanja APE.
Si oknum Dinas Pendidikan Sumenep mengarahkan lembaga PAUD agar belanja ke distributor atau agen perusahaan APE yang ditunjuk.
Maka dibagi zona (wilayah/kecamatan) bagi agen atau distributor perusahaan yang memproduksi APE.
Dari sini tercium kejanggalan. Jumlah lembaga dan nominal belanja APE tidak sama antar distributor APE. Kian sehat komunikasi distributor APE dengan si oknum Disdik. Kian gede jatah jualan APE-nya ke lembaga PAUD.
Karena itu, lembaga PAUD yang bermasalah karena belanja APE yang diduga fiktif ada puluhan lembaga PAUD.
Sedangkan, lembaga PAUD yang berbelanja ke distributor APE di luar zona-nya, tergolong aman alias sesuai dengan belanja barang.
Informasi yang terkumpul, ada sekitar 3-4 perusahaan APE yang langganan jualan ke lembaga PAUD sesuai hasil arahan si oknum Disdik.
Padahal, ada banyak perusahaan APE yang menawarkan barang APE ke lembaga PAUD. Tapi karena sudah ditentukan, perusahaan luar tak bisa masuk.
Dana APE PAUD Fantastis
Belanja APE PAUD di Kabupaten Sumenep ini, bersumber dari DAK 2019. Nilainya tergolong fantastis.
Lembaga PAUD yang memiliki Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) menyisihkan 20 persen untuk belanja APE.
Sekitar Rp 12 miliar untuk BOP PAUD dari DAK 2019. Dari dana itu, sekitar Rp 2,4 miliar untuk belanja APE PAUD.
Dari investigasi Mata Madura, ada 4 kecamatan yang diduga belanja APE fiktif. Kalau ditotal di 4 kecamatan itu, sebanyak 98 PAUD.
Para Kepala PAUD di 4 kecamatan itu kini lagi resah. Sebab, uang belanja APE sudah terlanjur ditransfer ke RFA, lewat rekening bank pada bulan September 2019.
Namun pada tutup anggaran 2019 barang APE yang dijanjikan tak kunjung datang. Bahkan, 98 Kasek sudah terlanjur buat SPj.
Dari penelusuran Mata Madura, bukti transfer ke R FA nilainya bervariatif. Ada yang mentransfer Rp 1 juta. Rp 3 juta hingga Rp 8 juta per lembaga PAUD.
Para Kepala PAUD itu sudah mencari R FA. Tapi, R FA tak bisa ditemui.
Sebab, RFA bukan pegawai resmi perusahaan yang memproduksi APE. RFA hanya broker yang diduga tunjukan oknum Disdik.
Para Kepala PAUD mengaku terkecoh. Karena tidak mentransfer ke rekening perusahaan yang memproduksi APE. Tapi mentransfer ke rekening pribadi RFA.
Informasi yang dihimpun Mata Madura, dugaan fiktif juga terjadi di sejumlah lembaga PAUD di kepulauan.
Sayang informasi ini belum ditelusuri berapa jumlah PAUD yang sudah terlanjur bayar. Tapi barang APE-nya juga belum ada.
Pengawas PAUD Kecamatan Peragaan yang akrab dipanggil Bu Sari, tidak menampik jika APE yang telah dibayar sejumlah lembaga PAUD belum ada barangnya.
Bu Sari berdalih pengadaan itu masih dalam proses. “Iya, belum ada barangnya. Masih proses. Anggaran tahun 2019, istilahnya dicicil gitu,†katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya oleh media.
Kepala Disdik Sumenep, Carto mengaku tidak mengetahui soal belanja APE PAUD yang diduda fiktif. Bahkan, Carto menyebut SPj untuk belanja APE itu sudah terkumpul di Dinas Pendidikan Sumenep.
Carto menyebut, dana belanja APE merupakan kewenangan lembaga. Karena, dana belanja itu ditransfer ke masing-masing lembaga PAUD.
“Jika belum dibelanjakan itu tanggungjawab lembaga. Dinas sudah mentransfer keuangan ke setiap lembaga. Dan dinas menerima SPj-nya,” terangnya via telpon.
Sementara, mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Bambang Irianto saat dihubungi Mata Madura mengaku tidak terlibat dalam rencana belanja APE PAUD.
Bambang menyebut, setiap lembaga PAUD yang hendak belanja APE berkomunikasi langsung dengan Kepala Bidang yang menanganinya.
“Saya sebagai kepala dinas tak terlibat. Semua perusahaan yang menawarkan barang APE ke setiap lembaga PAUD tidak berkomunikasi dengan saya,” terangnya.
Ali Wafa, salah satu aktivis Sumenep meminta kepada aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan fiktif pengadaan APE untuk sejumlah lembaga PAUD.
Ali Wafa mengaku mencium ada praktek tak sehat dalam pembelanjaan APE PAUD. Dia mengaku mendengar permainan ‘service’ dari perusahaan APE agar mendapat jatah lebih dalam jualan APE ke sejumlah PAUD.
“Sepengetahuan saya, di perusahaan itu berlaku belanja kembali uang. Populernya cashback. Besarannya, macam-macam. Kian besar belanjanya, besaran cashback juga tambah besar. Apakah kebijakan cashback dari perusahaan yang memproduksi APE juga berlaku di Sumenep? Ini juga perlu ditelusuri oleh penegak hukum. Kalau ada, berapa besarannya. Siapa yang menikmatinya,” ucap Ali Wafa, kepada Mata Madura.
hambali rasidi
