Cerita Warga saat Demo Dinkes Soal Penghapusan PBID

×

Cerita Warga saat Demo Dinkes Soal Penghapusan PBID

Sebarkan artikel ini
Cerita Warga saat Demo Dinkes Soal Penghapusan PBID
Salah satu warga yang menjadi korban penghapusan PBID saat memberi testimoni demo di Kantor Dinkes Bangkalan. (matamadura.syaiful)

matamaduranews.comBANGKALAN-Ratusan warga terdampak penghapusan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) melakukan aksi demo di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Kamis (6/2/2020).

Warga dari berbagai Kecamatan di Bangkalan, Madura ini didampingi Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan mempertanyakan 42 ribu data PBID yang dinonaktifkan tanpa verifikasi dan validasi (verval) data.

Sejumlah warga yang seharusnya masih layak sebagai penerima PBID itu mengecam Dinkes agar mengembalikan haknya sebagai penerima.

Muhyi, Ketua DKR Bangkalan ikut berorasi di depan Kantor Dinkes.

Menurutnya, upaya penghapusan yang dilakukan pemerintah tidak berdasarkan verval terlebih dahulu. Sehingga salah sasaran warga miskin yang menjadi korban.

“Penghapusan ini hanya dilakukan asal asalan tanpa dasar yang jelas, asal menghapus tanpa koordinasi. Ini berefek masyarakat kecil yang menjadi korban,” terang Muhyi dalam orasi.

Dalam aksi itu, Muhyi membawa tiga tuntutan. Yaitu, pengaktifan kembali bagi pasien miskin yang darurat. Penggunaan Biakes Maskin untuk rawat jalan dan juga percepatan langkah Dinkes untuk verval data agar per tanggal 1 Maret tak ada lagi masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kami beri waktu untuk menyelesaikan data yang masih amburadul, sudah dinilai tak tepat janji pihak dinkes menyoal waktu penonaktifan yang direncanakan 1 Maret 2020 tiba tiba 1 Februari sudah terdelete tanpa verval,” teriak Muhyi di kantor Dinkes.

Salah satu pendemo mengeluh saat akan berobat tapi tak bisa menerima fasilitas karena sudah dinonaktifan sebagai penerima PBID.

“Kuleh Nekah oreng tak mampu Pak, mak senekah kebijakan pean, Teppak ka oreng apa pean Pak Yoyok, mak tak mekker Sekaleh,” teriak Suhraton, salah satu pendemo yang curhat kepada Kadinkes, Sudiyo.

Karena itu, dia minta perhatian agar tak menjadi korban.

“Sekarang ini jamannya kebalik. Yang kaya dapat, sedangkan rakyat miskin terjepit dan tak menemukan arah. Ibu saya mau operasi mata dengan harapan kartu yang ada bisa membantu. Setelah sampai di rumah sakit kartu sudah tak berfungsi, miris saya Pak,” teriak Misnatun, warga sambil menuntun ibunya yang sudah renta di depan Kadinkes Sudiyo.

Testimoni warga saat orasi disampaikan saat antri berjam-jam di rumah sakit. Dengan harapan anaknya yang terkena sodetan paku segera di rujuk agar tidak titanes.

“Kami antri dengan nomer urutan 51 ketika dipangggil sama administrasi ternyata kartunya sudah tidak aktif. Miris, saya. Tanpa koordinasi tiba-tiba dicek sudah tak aktif,” keluh Waduk, di hadapan Kadinkes Sudiyo.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinkes Bangkalan, Sudiyo memberikan solusi.

Sudiyo meminta warga yang kondisinya urgent bisa mengaktifkan kembali data PBID-nya. Termasuk kartu Biakesmaskin bisa digunakan satu kali rawat jalan dan selebihnya dilaporkan ke Dinkes untuk diperpanjang.

“Solusi ketiga, kami sudah lakukan rapat kemarin dengan semua kepala Puskesmas dan juga tim koordinasi, agar mempercepat verval ke lapangan dengan batas maksimal 17 Februari,” jelasnya.

Soal 42 ribu data PBID yang dinonaktifkan, Sudiyo katakan butuh Rp 20 miliar untuk mengcover.

“Masih akan kami rumuskan strategi secara internal untuk menyelesaikan masalah ini yang kemudian akan diajukan ke pemerintah pusat,” tambahnya.

Setelah ada solusi, warga akhirnya beranjak dari kantor Dinkes menuju kantor Pemkab Bangkalan untuk menyampaikan keluhan serupa.

Syaiful, Mata Bangkalan

KPU Bangkalan