matamaduranews.com–BANGKALAN-Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS JATIM) menilai, program hibah Pemprov Jatim yang berjumlah triliunan rupiah tak berefek mendongkrak pembangunan masyarakat Madura.
Tokoh masyarakat Madura yang tergabung di GAS JATIM, KH Imron Abd Fattah menyebut, dana hibah Pemprov Jatim yang digelontorkan tidak pernah dirasakan oleh warga di 4 Kabupaten di Pulau Madura. Seperti, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
Kiai Imron mengaku resah mendengar anggaran dana hibah 2019 sebesar Rp 8,2 triliun belum berdampak positif. Apalagi terdengar dana hibah sebesar Rp 2,9 triliun itu masih belum ter-SPJ-berdasar LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim tahun 2019.
“Kasian masyarakat Madura yang masih hidup di bawah garis kemiskinan jika dana triliunan itu tak berdampak positif bagi pembangunan dan SDM di Madura,” keluhnya kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).
Kiai Imron membandingkan kondisi infrastruktur di Madura berupa jalan, jembatan, irigasi dan ketersediaan air masih jauh dari kata layak.
“Dana hibah besar digelontorkan. Tapi, kondisi masyarakat Madura tak membaik. Miris. Lebih baik dihentikan saja alokasi dana hibah ke Madura,” terang Kiai Imron Fattah.
Kiai asal Bangkalan ini berharap, jika dana hibah Pemprov Jatim terus dilaksanakan. Lebih baik dilakukan transparansi penggunaan anggaran dana hibah.
“Untuk apa saja anggaran hibah itu. Dan siapa saja yang menerima anggaran hibah itu. Kami minta transparansi dan akuntabel dana hibah lebih bisa dieprtanggung jawabkan,” tegas Kiai Imron.
Selain Kiai Imron, keresahan ini juga disampaikan kelompok masyarakat lainnya seperti Jaga Jatim, Lira, BEM UIN Sunan Ampel Surabaya, Pusdira, hingga Center For Islam and Democrasi Studys (Cide).
Bahkan, apabila pernyataannya tak mendapatkan tanggapan, mereka mengancam akan menggelar aksi di DPRD Jatim dan Pemprov Jatim.
Didik, Sekjen Jaringan Kawal Jatim (Jaka Jatim) menemukan kejanggalan adanya indikasi beberapa Jasmas dari angggota dewan di luar Madura yang masuk keempat kabupaten di Madura.
Katanya, pengawasan semakin lemah, karena bantuan dari pemerintah pusat seperti Dana Desa, Pokok Pikiran (Pikir) dari DPRD Kabupaten di Madura.
“Anehnya program itu tidak bisa dibedakan. Padahal juga ada program dari pemerintah pusat. Sehingga kebutuhan pembangunan tidak tepat sasaran, dan berpotensi tumpang tindih,” terang Didik.
Mantan Ketua PC PMII Pamekasan ini berharap kesemrawutan dana hibah Pemprov Jatim segera ada solusi. Sehingga warga di Madura bisa lebih sejahtera.
“Kita berharap ada solusi terbaik bagi masyarakat Madura. Jangan sampai hanya menjadi bancakan. Karena itu harus ada tatakelola dana hibah bisa dipertanggungjawabkan secara profesional,” ujar dia
Sedangkan Ahmad Annur Direktur Cide’s meminta Pemprov dan DPRD Jatim segera melakukan perbaikan tata kelola penggunaan dana hibah tersebut.
“Menurut kami pengelolaan dana hibah sampai sekarang tidak jelas karena kata BPK tidak ada SPJ-nya,” ungkap mantan aktivis PMII ini UINSA Surabaya ini.
Ahmad berharap dana hibah di 2020 dan 2021 ada perbaikan. Tidak seperti dana hibah 2019 yang menurut BPK belum ada SPJ-nya.
“Jangan sampai ada persepsi masyarakat jika administrasinya saja bermasalah. Pelaksanaannya juga masalah atau fiktif. “Ini penting dikawal dan kami awasi karena menyangkut uang rakyat dan harus bermanfaat untuk rakyat,” tegas Ahmad.
Terpisah, Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi akan menjadikan landasan pihaknya dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif Jawa Timur. Legislatif dari dapil Jatim 14 (Madura) ini siap menglarifikasi temuan warga Madura, jika memang ada indikasi kerugian negara.
“Kita akan mengkoordinasikan sekaligus mengalirifikasi agar tidak ada kerugian negara,” kata Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (KBN) ini.
Syaiful, Mata Madura
