matamaduranews.com-Pemerintah Kabupaten Sumenep di bawah Kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo mencatat sejumlah capaian positif dalam pembangunan daerah, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat pengangguran, serta naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun di balik capaian tersebut, tantangan besar masih membayangi, khususnya karena karakter geografis Sumenep yang terbagi menjadi wilayah daratan dan kepulauan.
Kondisi ini menjadikan Sumenep seolah “terbelah dua”, dengan ketimpangan akses dan kualitas layanan dasar antara daratan dan pulau-pulau yang tersebar.
Meski demikian, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, terus menunjukkan komitmennya untuk mengejar pemerataan pembangunan antar wilayah.
Salah satu langkah strategis yang telah ditempuh adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 16 pulau serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di 8 pulau lainnya.
Meski begitu, masih banyak pulau yang belum sepenuhnya terjangkau listrik maupun layanan dasar lainnya. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menyampaikan bahwa sejumlah perbaikan tengah berjalan, termasuk distribusi bantuan operasional sekolah dan pembenahan sarana prasarana.
Namun, kualitas sumber daya manusia, baik guru maupun tenaga kesehatan di daerah terpencil, masih menjadi persoalan struktural yang belum sepenuhnya teratasi.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Kamis (22/5/2025), Wabup Imam Hasyim menegaskan bahwa capaian pembangunan sejauh ini belum mencerminkan keadilan yang merata.
Karena itu, intervensi pemerintah akan terus difokuskan pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dijelaskan, secara statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumenep berada pada angka 1,69 persen—menjadikannya peringkat tiga terbaik di Jawa Timur.
Namun, sebagaimana disampaikan Wabup, angka statistik belum tentu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ketimpangan sosial, terbatasnya akses di wilayah kepulauan, serta rendahnya pendapatan per kapita masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama.
Sejumlah upaya konkret telah dilakukan, seperti penyelenggaraan job fair, pelatihan bersertifikasi BNSP, hingga fasilitasi usaha kecil dan menengah. Namun semua itu dinilai baru menyentuh permukaan, selama infrastruktur dasar—terutama di wilayah kepulauan—belum terbangun secara merata. (ibad)
