matamaduranews.com-Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi, tak hanya lewat penindakan, tapi juga lewat digitalisasi sistem pemerintahan.
Strategi ini tertuang dalam Asta Cita ke-7: memperkuat birokrasi dan mencegah korupsi.
1. Kementerian Kominfo Bertransformasi
Kementerian Kominfo berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dipimpin oleh Meutya Hafid. Fokus utamanya adalah mempercepat pemerataan teknologi, meningkatkan literasi digital, dan menutup kesenjangan akses internet.
2. INA Digital: Satu Portal untuk Semua Layanan
Pemerintah meluncurkan GovTech Indonesia (INA Digital), platform digital terpadu untuk semua layanan publik. Tujuannya jelas: efisien, transparan, dan antikorupsi.
3. SPBE dan SIPD: Sistem yang Pantau Anggaran Secara Real-Time
Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), semua proses birokrasi menjadi digital dan terekam. Sistem SIPD juga digunakan untuk menyinkronkan program pusat-daerah dan memantau anggaran secara langsung—terutama program penting seperti stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem.
4. E-Katalog 6.0: Pengadaan Barang Jadi Transparan
Mulai 1 Januari 2025, seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib lewat E-Katalog 6.0. Keunggulannya:
Semua data harga dan produk bisa diakses publik
Terhubung dengan sistem keuangan negara
Bisa diaudit secara langsung dan otomatis
Berpotensi hemat hingga 30% anggaran
5. AI dan Infrastruktur Digital Bantu Program Prioritas
Teknologi AI (kecerdasan buatan) dipakai untuk program seperti Makan Bergizi Gratis dan sistem bantuan sosial, agar tepat sasaran. Sementara itu, identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data dibangun sebagai fondasi Infrastruktur Publik Digital (DPI) yang aman dan efisien.
6. Data Terintegrasi: Kunci Pencegahan Korupsi
Presiden Prabowo mendorong penggunaan data terpadu seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk mencegah bantuan salah sasaran. Semua transaksi pemerintah juga wajib lewat sistem digital agar bisa diawasi secara otomatis dan transparan.
7. Dashboard dan E-Monev: Pantau Program Secara Langsung
Pemerintah pakai dashboard digital dan e-monitoring agar publik bisa ikut mengawasi. Sistem ini mendeteksi penyimpangan dan menilai kinerja setiap program secara real-time.
8. Keamanan Siber Diperkuat
Dengan dukungan BSSN, pemerintah tingkatkan perlindungan data dan keamanan siber. Tujuannya: mencegah serangan, lindungi data, dan ciptakan internet yang aman.
Hasil Nyata: Lebih Efisien, Transparan, dan Bebas Korupsi
Transformasi digital ini memberi dampak langsung:
Penghematan besar dalam belanja negara
Transparansi menyeluruh, publik bisa ikut awasi
Pencegahan korupsi lebih efektif, karena semua terpantau digital
Dengan strategi ini, Presiden Prabowo membangun fondasi pemerintahan yang bersih, efisien, dan modern, menuju Indonesia Emas 2045.
