matamaduranews.com–SUMENEP-Hari ini, Kamis (20/09/2018), ribuan tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang tergabung Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur berdemo di Kantor Bupati setempat. Aksi turun jalan tersebut dilakukan terkait rekrutmen Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS ) jalur umum tahun 2018.
Pantauan matamaduranews.com, aksi itu melibatkan ribuan tenaga honorer dari guru dan pegawai lainnya (Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, Laboran, Pustakawan, Penjaga Sekolah dan PHL lainya) yang merupakan gabungan organisasi honorer se-Indonesia yang bekerja di instansi terkait Pemkab Sumenep.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Mereka bertemu di depan Masjid Jamik sebagai lokasi titik berkumpul, kemudian dengan kaki menuju Kantor Bupati dan dilanjutkan menuju DPRD, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Kami selaku Pengurus Honorer Kategori II Indonesia Kabupaten Sumenep meminta dukungan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Kabupaten Sumenep, percepatan Honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS,†kata Abd Rahman, Korlap aksi dalam orasinya di depan Kantor Bupati.
Para tenaga honorer itu memiliki alasan yang kuat untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemangku kebijakan. Selain lama pengabdian mendidik anak bangsa, insentif yang diterima sangat jauh dari kata layak, apalagi cukup.
“Kami sudah puluhan tahun mengabdi, insentif Rp 350 ribu tidak layak, tidak sebanding dengan pengabdian kami selama ini,†tegas Rahman.
Terlebih, usia yang tak lagi muda dari para tenaga honorer itu kian menguatkam alasan mereka menolak rekrutmen CPNS yang dianggap merugikan.
“Usia kami tidak muda lagi, sudah 35 tahun ke atas, tidak bisa ikut tes CPNS, makanya kita tolak, dan minta diangkat sebagai PNS tanpa tes,†imbuh orator lain.
Para pendemo akhirnya ditemui Sekda Sumenep, Edy Rasiyadi. Sekda anyar tersebut menjelaskan bahwa usulan pengangkatan Honorer K2 secara langsung sudah disampaikan ke MenpanRB, dan saat inj mungkin masih dalam kajian.
“Sudah kita usulkan untuk honorer K2 diangkat langsung sebagai PMS tanpa tes, mungkin masih jadi kajian di MenpanRB,†katanya di hadapan ribuan demonstran.
Terkait rekrutmen CPNS, lanjut mantan Kadis PU Bina Marga tersebut, Pemkab Sumenep domainnya hanya menindaklanjuti. Yakni menjalankan surat edaran pusat, yang dalam hal ini adalah MenpanRB.
“Pada saat perekrutan CPNS kali ini, kami hanya menindaklanjuti hasil surat MenpanRB. Jadi kalau seandainya dalam perjalanan waktu ada pengambilan khusus, akan kita komunikasikan lebih lanjut,†tegas Edy.
Puas menyampaikan tuntutan di Kantor Bupati, ribuan tenaga Honorer K2 dari berbagai profesi itu melanjutkan “long march” menuju kantor DPRD Sumenep. Mereka mendesak wakil rakyat agar mau memperjuangkan nasibnya dengan berorasi secara bergantian.
Berikut sejumlah sejumlah poin tuntutan mereka kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia, Menpan RB, BKN dan DPR RI:
1. Menunda pelaksanaan Tes CPNS umum Tahun 2018 yang ditujukan kepada MenpanRB.
2. Menolak atas terbitnya PermenPanRB no. 36 dan 37 tahun 2018
3. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk secepatnya menyelesaikan revisi UU ASN No. 5 tahun 2014 oleh DPR RI.
4. Sebagai Bentuk Pengawalan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar secepatnya menerbitkan SK Bupati dan Sejenisnya sebagai kebutuhan pengajuan Sertifikat Pendidik (Sertifikasi), Kesejahteraan dengan Upah yang layak untuk Honorer K2 dilingkungan Pemkab Sumenep dengan berasas keadilan dan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan layak.
Rusydiyono, Mata Madura
