Setiap 1 Desember, masyarakat Papua yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu merayakan hari pembentukan bangsanya. Gerakan Papua Merdeka kini tak lagi utuh. Banyak faksi. Riyaldi, Kontributor Mata Madura yang kini tinggal di Papua bercerita lewat tulisan yang dikirim ke redaksi.
matamaduranews.com-Kelompok OPM terus melakukan propaganda. Sering kali para para simpatisan TPM OPM mengkampanyekan bahwa masyarakat Papua beda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik dari warna kulit, bentuk rambut serta kedekatan sosial yang erat dengan negara sebelah yaitu Papua Nuegini.
Masyarakat asli Papua menyebut dirinya dengan sebutan nuegi (sebutan masyarakat asli Papua). Perbedaan Ras itulah sebagai alasan pembenaran bahwa mereka layak untuk merdeka.
Maka, setiap tanggal 1 Desember 1961 diperingati sebagai HUT TPM-OPM.
Jika ditilik dari sejarah. Sejatinya 1 Desember itu merupakan hari detik-detik akhir Belanda menyerahkan Papua kepada NKRI.
Namun, sebelum diserahkan kepada NKRI. Para serdadu Belanda membentuk milisi-milisi pribumi yang disebut OPM dengan bermacam propaganda untuk melawan Republik Indonesia dari tahun 1962 hingga sekarang.
Sejak TPM- OPM berdiri sampai saat ini, sudah terdiri bermacam kelompok.
Dari masing-masing kelompok separatis itu, memiliki pemimpin dan presiden masing-masing.
Tidak ada garis komando di antara kelompok TPM-OPM
Kelompok tersebut di antaranya adalah :
- KNPB dengan pemimpin sekaligus mengklaim dirinya presiden Papua adalah Viktor Yeimo.
- ULMWP dengan pemimpin sekaligus klaim dirinya sbg presiden adalah Benny Wenda.
- OPM-TPNPB di bawah kepemimpinan dan sekaligus klaim dirinya sebagai Presiden Papua adalah Jefry Bomanak.
- NFRPB dipimpin oleh Forkorus Yaboisembut dan seperti halnya dengan kelompok lainnya FORKORUS juga mengklaim dirinya sebagai presiden.
Keempat kelompok separatis bersenjata itu saling mengklaim dan saling berhak atas Dana Otsus dan saling menyalahkan antara kelompok satu dengan lainnya.
Kelompok ULMWP seringkali menyalahkan kelompok OPM-TPNPB yang menggunakan kekerasan dalam klaim perjuangannya.
Sebaliknya, kelompok OPM-TPNPB menuduh kelompok ULMWP pimpinan Benny Wenda cuma cari uang dengan berjualan isu Papua.
Sebagaimana diketahui Benny Wenda adalah orang Papua yang berkewarganegaraan Inggris dan kini menetap di Inggris.
Tentu saja. Gerakan OPD tak lepas dari dukungan luar negeri. Tidak sedikit simpatisan TPM OPM menyebarkan propaganda tentang dukungan dari negara-negara asing sebagai legitimasi mereka untuk merdeka.
Inggris, Swedia, Belgia , USA dan yang lebih gencar ikut campur adalah Australia dengan membuat hubungan diplomatik antara RI dan negeri Kanguru sering tidak harmonis.
Isu pelanggan HAM tak kalah pentingnya dihembuskan. Opini dicipta seakan-akan telah terjadi pelanggan HAM dengan masuknya militer ke tanah Papua.
Isu tersebut terus digencarkan dan dipublikasikan oleh TPM OPM dengan harapan PBB turun tangan dan pada akhirnya referendum SBG tujuan utama dapat mereka lakukan. Seperti lepasnya Timor Timor yang akan terulang kembali di Tanah Papua, yang tanah subur penuh kekayaan alam melimpah bisa terlepas.
Padahal, kekerasan sengaja dicipta kelompok separatis/ Dari catatan Mabes Polri, kekerasan yang dilakukan TPM-OPM tergolong tinggi.
Selama tahun 2020, ada 46 kasus. 10 di antaranya meninggal dunia atau hilang.
Dari 46 kasus itu, korban kekerasan dari kelompok sipil dan aparat keamanan.
Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 separatis bersenjata Papua telah membunuh 62 orang.
Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus (Otsus) Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Peraturan ini disahkan di Jakarta pada 21 November 2001 oleh Presiden ke-4 RI Megawati Soekarnoputri.
Otsus Papua tercipta ketika aspirasi warga Papua untuk merdeka tak lagi dibendung lewat Keputusan Kongres Rakyat Papua (KRP) II yang diadakan Presidium Dewan Papua (PDP) di Gedung Olahraga Cenderawasih APO, Kota Jayapura, 29 Mei sampai 4 Juni 2000.
Pemerintah RI menerapkan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai jalan tengah bagi kelompok pro kemerdekaan Papua dan pemerintah pusat.
Penerapan Otonomi Khusus Papua dengan memeliki kewenangan lebih dibanding daerah lain yang diperoleh dari otonomi daerah.
Kendati demikian. Gelombang penolakan Otsus terus bergelora. Masyarakat Papua terbelah antara Otsus Papua dilanjutkan atau dihentikan. Terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.
Sebagian masyarakat Papua menghendaki pemberian Otsus dihentikan.
Upaya menghentikan Otsus dicurigai ada indikasi campur tangan dari TPM OPM dengan target suasana tidak kondusif.
Bagi masyarakat Papua di pedalaman sangat terbantu adanya Otsus.
Sebab, keberadaan Otsus Papua sangat memacu masyarakat untuk lebih produktif dalam meningkatkan prekonomiannya.
Sehingga masyarakat penerima tunjangan bisa menghindar dari provokasi dari TPM- OPM (kelompok separatis bersenjata).
Mereka bisa menolak untuk ikut bergabung dan membuat gangguan-gangguan ketertiban dan keamanan. Mereka merasa nyaman dan sejahtera di tanah kelahirannya.
Potensi alam Papua memang tak diragukan. Tanah Papua mengandung mineral yang tinggi dengan aneka kekayaan alam di dalamnya.
Kondisi geografis Papua pada umumnya adalah ketinggian dan perbukitan dengan hutan tropis yang lebat serta cuaca yang relatif dingin dengan suhu sekitar 10-16 derajat celcius hingga 3 derajat celcius, di ketinggian Jaya Wijaya.
Suku-suku yang ada di Papua sekitar 250 suku dengan bahasa yang berbeda.
Mereka tersebar di seluruh Kepulauan Papua. Pulau indah dengan julukan “potongan tanah surga yang jatuh ke bumi”.
Maka, jangan heran, semua suku tersebut walaupun berada di pedalaman. Mereka rata-rata bisa berbahasa Indonesia.
Bagi masyarakat yang pro terhadap pemberlakukan Otsus. Mereka terbantu. Kehidupannya, lebih tenang dalam beraktivitas dan bekerja.
Anak-anak mereka bisa melaksanakan aktivitas seperti sekolah dengan tenang dan nyaman.
Situasi yang kondusif tentu tidak diinginkan oleh TPM-OPM. Kelompok sparatis ini menginginkan suasana penuh dengan gangguan Kamtibmas agar tujuan mereka tercapai. (redaksi)
