matamaduranews.com–BANGKALAN-Belasan orang dari Komunitas Go Green Indonesia mengadu ke DPRD Bangkalan perihal kontrak jasa mesin pengelolaan sampah tak dibayar selama dua bulan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan, Madura, Senin (11/05/2020).
Ketua Indonesia Go Green Bangkalan, Antonio mengatakan, mesin yang disewa DLH untuk pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Bunajih, Kecamatan Labang, Bangkalan hingga kini tak kunjung dibayar.
Padahal, mesin pengelola sampah itu disewa Pemerintah Kabupaten Bangkalan sejak 3 bulan lalu. Sementara saat hendak ditarik kembali oleh pemilik, tidak diperbolehkan.
“Mau ditarik tak diperbolehkan, tapi sampai saat ini sewanya belum dibayar. Hanya pada bulan pertama saja yang dibayar. Bulan kedua dan ketiga tidak ada kepastian,” keluh Antonio, Senin (11/05/2020).
Pria yang akrab disapa Bang Joss mengungkapkan, ada 12 mesin pengelola sampah dengan kontrak Rp 35 juta selama satu bulan khusus di TPA saja. Sedangkan kontrak baru sebesar Rp 10 juta, karena hanya di TPS saja yang ditangani oleh Indonesia Go Green.
“Kontrak satu bulan sudah dibayar, tapi tidak dipakai karena dari DLH tidak memfasilitasi listrik dan airnya. Mau ditarik tak diperbolehkan,” keluh Antonio di hadapan Komisi C DPRD Bangkalan.
Parahnya, kata dia, mesin yang disewa oleh DLH Bangkalan dibiarkan begitu saja tak terpakai dan tidak ada perawatan atau penutup mesin dari hujan dan panas.
“Sudah sejak dua bulan yang lalu saya minta pada DLH untuk ditutup menggunakan terpal, tetapi sampai saat ini tidak ada terpal untuk menutupi,” imbuh Antonio.
Sebelumnya, Antonio menuturkan pada DLH bahwa TPA yang baru tidak bisa ditaruh mesin, karena terlalu cepat dari peresmian TPA. Menurutnya, pencarian TPA pada hari Jumat, Sabtu sudah masuk sampah, sedangkan hari Senin mesin diminta datang.
“Itu sudah tidak masuk akal bagi saya, belum ada kajian di mana letaknya mesinnya. Sampai saat mesin kami masih di sana tak terawat. Nanti rusaknya saya juga yang menanggung sendiri,” Antonio kesal.
Sementara itu, Wakil Ketua Komis C DPRD Bangkalan, Suyitno mengungkapkan bahwa Komunitas Indonesia Go Green di Bangkalan mendorong pihaknya untuk meminta dipertemukan dengan DLH Bangkalan selaku yang membidangi sampah.
“Kita berencana besok akan turun ke lapangan untuk meninjau langsung seperti apa. Terutama kita ingin tahu TPS 3R yang sudah mampu mengurai sampah di kota hingga 50 persen. Artinya sudah mampu mengurangi pembuangan ke TPA, karena setengahnya sudah bisa diatasi di kota,” ujar Suyitno.
Ia mengaku heran ketika Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah mendatangkan tenaga ahli pengelola sampah seperti Indonesia Go Green, tetapi hingga kini belum digunakan secara maksimal.
“Artinya mereka dipekerjakan, namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai kontrak selama tiga bulan ini. Selama ini cuma alat-alatnya saja yang ada, tapi tidak didukung untuk digunakan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Pihaknya mengaku sudah pernah melakukan komunikasi dengan DLH Bangkalan, namun mereka mengemukakan tidak adanya anggaran pengadaan barang dan obat kimia penghilang bau sebagai alasan.
“Kita akan pertanyakan kejelasannya. Di Maret sudah ada penyesuaian anggaran pengubahan DPA di Covid-19 kita sudah ada refocussing anggaran. Jadi, saya rasa sudah teranggarkan,” jelas Suyitno.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyayangkan sikap DLH Bangkalan yang sangat kurang mendukung ketika ada TPS 3R seperti di Kelurahan Kemayoran dan Pondok Pesantren Nurul Cholil.
“Kayak barusan seperti obat penghilang bau sudah tidak ada, padahal harganya cuma sekitar 1 jutaan. Seperti itu saja belum mereka datangkan,” kritik Suyitno pada DLH.
Syaiful, Mata Madura
