Berita

Heboh…Fraksi PKB Sumenep Klarifikasi Isu Dewan Jalan-jalan yang Memangkas Dana Iklan Media

Fraksi PKB
Ketua dan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep

matamaduranews.com-Fraksi PKB DPRD Sumenep mengklarifikasi isu DPRD Sumenep yang disebut memilih ‘jalan jalan’ (kunker) dengan cara memangkas Anggaran Publikasi DPRD Sumenep.

Seperti dikutip salah satu media, hingga pertengahan Agustus 2025, dana publikasi DPRD Sumenep untuk media lokal belum cair. Tagihan dari Juni hingga Agustus menumpuk tak terbayar.

Sementara kuota kunjungan kerja anggota dewan yang sempat dipangkas setengah justru kembali normal.

Melalui Ketua dan Sekretaris Fraksi PKB, Rasidi dan Mirza Homaini Hamid menyebut pemberitaan media itu salah dan tendensius.

“Fraksi PKB menilai pemberitaan itu tendensius, tidak berdasar, dan bermuatan fitnah karena tidak menyebutkan sumber berita yang jelas,” tulis M Mirza sebagaimana dalam rilis klarifikasi.

Lanjut Mirza: Berita itu hanya mengandalkan persepsi sepihak dari pihak yang gagal memahami mekanisme alat kelengkapan dewan.

“Keputusan anggaran di DPRD Sumenep melibatkan 50 anggota dewan dalam rapat paripurna, sehingga tidak mungkin hanya ditentukan Fraksi PKB,” tulisnya.

Secara tegas dia menyatakan; Fraksi PKB mengatakan tuduhan berita di media itu salah, merugikan nama baik fraksi, dan bersumber dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Fraksi PKB meminta agar hak jawab ini dimuat secara proporsional untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai menyesatkan publik,” sambungnya.

Fraksi PKB DPRD Sumenep mengirim Hak Jawab resmi tertanggal 12 Agustus 2025, yang ditandatangani Ketua Fraksi PKB RASIDI dan Sekretaris Fraksi PKB Muhammad Mirza Homaini Hamid.

Sebelumnya diberitakan, berdasar sumber: seorang oknum anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKB diduga mengaitkan pencairan dana publikasi dengan “deal” pemulihan jatah perjalanan dinas, termasuk ke Yogyakarta.

Meski Bappeda dikabarkan sudah setuju menambah dana publikasi lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), langkah itu disebut-sebut tersendat di meja Fraksi PKB.

Ironisnya, rapat APBD 2025 malah digelar di hotel bintang empat di Yogyakarta—bukan di gedung dewan—yang memicu protes dari mahasiswa. (ham)

Exit mobile version