matamaduranews.com–PAMEKASAN-Silaturahim Paguyuban Bidan Kontrak Daerah (PBKD) Kabupatèn Pamekasan dengan Komisi IV DPRD Pamekasan pada hari Kamis (21/10/2021) akhirnya berbuah manis.
Aspirasi para bidan kontrak Pemkab Pamekasan itu direspon positif oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Kamis belasan bidan yang mewakili 84 bidan kontrak se Kabupaten Pamekasan menyampaikan keluhan soal rendahnya honorarium yang mereka terima dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Lailatul Karimah, Juru Bicara PBKD menyebut, honorarium sebesar Rp 500 ribu sebulan sangat jauh dari layak.
Dalam pertemuan di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan tersebut, Bidan Laila menyatakan, honor yang diterima tiap bulan tak sebanding dengan banyak cakupan tugas dan besarnya tanggung jawab yang diemban para bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di desa.
Menanggapi keluhan BPKD tersebut, Fathorrahman, Ketua DPRD Pamekasan dapat memahaminya.
Menurutnya, keluhan para bidan kontrak tersebut juga dirasa berat bila dibanding bagaimana tanggung jawab para bidan bekerja.
Senada dengan Ketua DPRD, Sahur Abadi, anggota komisi IV, menilai honor Rp 500 ribu terlalu rendah untuk tanggung jawab seorang bidan.
Karena itu, Sahur menyatakan setuju kenaikan honorarium para bidan kontrak tersebut dengan catatan meminta komitmen para bidan untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan menghindarkan diri dari perilaku koruptif.
Menanggapi keluhan para bidan tersebut, dr. Ahmad Marzuki selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, mengapresiasi atas pertemuan BPKD dengan Komisi IV DPRD Pamekasan.
“Saya mengapresiasi dan mendukung apa yang diperjuangkan oleh para bidan kontrak. Memang honor Rp 500 ribu tersebut terlalu rendah jika dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab para bidan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat,” terang dokter yang tinggal di Jokotole Indah Pamekasan ini kepada Mata Madura, Jumat (22/10/2021).
dr. Marzuki juga berjanji akan turut memperjuangkan kenaikan honorarium para bidan kontrak tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Setda Pamekasan, Sahrul Munir, S.Sos.,M.M., mengakui jika honor Rp 500 ribu tiap bulan terasa rendah.
Sahrul Munir tak keberatan besaran honorarium bidan kontrak dinaikkan. Hanya saja ia masih mempertimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah soal berapa honorarium yang layak untuk para bidan kontrak tersebut.
“Saya sepakat untuk menaikkan honorarium para bidan tersebut. Tentu saja akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Sahrul kepada Mata Madura di ruangan kerjanya, Jumat (22/10/2021). (**)
