MataMaduraNews.com–BANGKALAN– Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Riono Budi Santoso berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di bumi Bangkalan. Hanya saja, dia mengaku sedang memprioritaskan pada kasus-kasus korupsi yang memiliki nilai besar.
“Saat ini kami sedang memprioritaskan pada (kasus) yang memiliki nilai besar. Karena dampaknya lebih luas dan pengembalian (kerugian negara) lebih menguntungkan bagi masyarakat. Kasus-kasus lain juga terus kami perhatikan,†terang Kajari di hadapan puluhan aktivis PMII Bangkalan yang sedang unjuk rasa di kantor Kejari, Kamis, 14/11/2016.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurutnya, saat ini Kejari Bangkalan tengah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus jalan kembar dan Taman Wisata Paseban. Pemeriksaan itu, sengaja dilakukan dalam waktu berbeda.
Dalam pernyataan di depan aktivis muda NU Bangkalan ini, Kajari Riono juga membantah rumor yang menuding dirinya berperan dalam mutasi stafnya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Nurul Hisyam.
“Tidak ada niatan dalam pikiran saya ingin memutasi. Itu sudah menjadi kewenangan Kejagung (Kejaksaan Agung). Semua mutasi kepegawaian di kejaksaan adalah kewenangan Kejagung,” ungkap Riono.
Sebelum ditemui Kajari, peserta aksi menggelar teatrikal di halaman kantor Kejari Bangkalan. Aksi ini dilakukan setelah aktivis PMII Bangkalan merasa tidak puas saat menggelar unjuk rasa di kantor Pemkab.
Para aktivis mengaku gerah melihat penanganan kasus korupsi di kota Bangkalan lelet. Dalam rilis yang diberikan kepada sejumlah media, PC PMII Bangkalan menyimpulkan ada empat pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dalam pengusutan kasus korupsi di Bangkalan.Pertama, korupsi barang dan Jasa senilai Rp 3,2 Miliar di Bagian Umum Setkab. Kedua, korupsi proyek Taman Paseban sebesar Rp 525 juta. Ketiga, korupsi jalan kembar senilai Rp 422 juta. Empat, korupsi program verifikasi dan fasilitasi kebutuhan RTS Feminisasi Kemiskinan sebesar Rp 2,5 juta/KK.
Wabup Bangkalan Mondir A Rafi’i menemui peserta aksi di depan pintu pagar Pemkab Bangkalan. Mahasiswa terus meminta Bupati Bangkalan Makmun ibnu Fuad agar menemuinya. Karena tidak kunjung ditemui, koordinator aksi, Bahiruddin dalam orasinya mengecam Bupati Momon-panggilan akrab Makmun ibnu Fuad yang jarang masuk kantor.
Secara singkat Wabup Mondir menjelaskan bahwa Bupati Momon sedang dinas luar dan berjanji akan menyampaikan selembar tuntutan para pengunjukrasa dari PC PMII Bangkalan. ’’Bupati sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang ada urusan ke luar kota,’’ jelasnya sesaat sebelum meninggalkan massa pengunjukrasa.
Karena tidak puas atas jawaban Wabup, para pengunjukrasa menumpahkan emosinya dengan menggembok pintu pagar kantor Pemkab Bangkalan. Menurut Bahiruddin, sikap menggembok pintu pagar kantor pemkab sebagai bentuk simbolis kantor bupati yang sudah tidak lagi berfungsi. Karena aksinya dihalangi aparat polisi, maka terjadi aksi saling dorong antara polisi dan massa pengunjukrasa.
Selanjutnya, massa pengunjukrasa melanjutkan aksi ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan dan melakukan orasi dan teatrikal di halaman Kejari. Mereka menyampaikan tuntutannya agar :
- Komitemen memberantas korupsi sampai keakar-akarnya.
- Membatalkan keputusan mutasi Kasi Pidsus Nurul Hisyam.
- Bongkar para koruptor dan mafia birokrasi di Bangkalan.
- Bongkar loby-loby penegak hukum di Bangkalan yang bernuansa korupsi.
Eko, Mata Bangkalan
