matamaduranews.com-Kasus Bank Jatim Sumenep harus tuntas. Kalau ada kerugian negara, harus jelas.
Siapa pun yang terlibat harus diusut. Tidak boleh tebang pilih. Jangan ada yang dikorbankan. Ada yang diselamatkan.
Itu komentar Kamarullah, SH MH kepada media. Saat ia mendampingi kliennya: Fajar Satria. Mitra agen Electronic Data Capture (EDC)- Bang Alief.
Saya tertarik meneleponnya. Ingin tahu kelanjutan kasus Bank Jatim Sumenep. Terinspirasi hukum bolak-balik: kasus ODGJ Sapudi. Tiga terdakwa divonis bebas murni oleh majelis hakim. Padahal satu jadi korban amukan. Dua lainnya justru menolong. Tapi polisi menjerat pasal pengeroyokan.
Kasus Bank Jatim Sumenep nilainya sekitar Rp 23 miliar. Bermula dari kerja sama Bank Jatim Cabang Sumenep dengan mitra agen EDC sejak sekitar 2019. Mesin EDC. Transaksi. Transfer. Lalu muncul fraud di tahun 2025.
Kamarullah berdiri di samping kliennya. Ia bilang ada yang tidak beres dalam penanganan perkara. Kalimatnya lugas: kliennya jangan dijadikan tumbal hukum.
Kamarullah mengajukan pertanyaan sederhana: kalau ini fraud besar, kenapa pelaku utama dari internal bank belum jelas? Seperti bagian IT. Bagian pengawasan. Termasuk pimpinan bank cabang.
Pertanyaan itu diulang lagi. Di konferensi pers. Di wawancara media. Di ruang publik.
Baginya, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Kalau ada kerugian negara, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab. Tidak peduli jabatan.
Kamarullah juga menggugat soal penyitaan aset kliennya. Menilai prosesnya cacat hukum. Tidak profesional. Uang dan aset yang disita, katanya, harus dikembalikan kalau prosedurnya salah.
Hukum harus adil, katanya.
Kamarullah memlih tinggal di Kota Kecil, Sumenep. Bisa saja ia pindah. Urban. Banyak anak muda datang ke Jakarta membawa mimpi.
Kamarullah termasuk yang sedikit itu.Tidak pindah. Itu yang membuat saya tertarik.
Padahal ia pernah merasakan ruang besar. Bersama pengacara kondang Ibu Kota, Hotman Paris. Lingkaran yang biasanya membuat orang lupa jalan pulang.
Kamarullah justru pulang. Ke Sumenep. Ke Pandian. Ke Jalan Teuku Umar.
Kamarullah, SH, MH. Masih muda. Tapi ruang sidang bukan tempat asing baginya.
Ia lahir dari keluarga hukum. Ayahnya Ahmad Madani. Advokat yang disegani di Sumenep. Dari sembilan bersaudara, tujuh menjadi pengacara.
Rumahnya mungkin lebih mirip fakultas hukum kecil. Perdebatan pasal bisa terjadi di meja makan.
Tidak heran kalau ia tidak pernah terlihat gugup di persidangan. Tapi hidupnya tidak hanya hukum.
Kamarullah pernah menjadi Presiden Mahasiswa UTM Bangkalan, 2009-2010. Aktif di PMII Bangkalan. Dunia aktivisme memberinya pengalaman lain: suara mahasiswa yang sering lebih keras daripada suara pejabat.
Dari sana ia belajar satu hal: hukum selalu berurusan dengan manusia.
Ada satu lagi yang membentuknya: silat.
Latihan itu mengajarinya membaca lawan. Menahan diri. Tidak semua serangan harus dibalas cepat. Kadang menunggu lebih penting daripada bergerak.
Kini ia memimpin LBH Achmad Madani Putra. Nama ayahnya dipakai. Beban moralnya ikut diwariskan.
Misinya sederhana: membuat hukum tidak terasa mahal. Ia sering melihat orang takut datang ke pengacara. Takut biaya muncul lebih dulu daripada keadilan.
Baginya, advokat bukan pedagang pasal.Uang memang perlu. Tapi bukan tujuan akhir.
Di luar LBH, ia duduk di Komisi Informasi Kabupaten Sumenep. Tempat yang jarang diliput kamera. Tapi di situlah transparansi diuji.
Ketika warga meminta data dan birokrasi enggan membuka, konflik terjadi. Di tengah itulah ia berdiri.
Pengacara, katanya, harus dikenal dari hasil kerja. Bukan dari panggung.
Pertanyaan yang sering datang padanya sederhana: kenapa tidak pergi?
Kenapa tetap di Sumenep saat banyak orang memburu Jakarta?
Jawabannya juga sederhana.
Kalau semua orang bagus pergi, siapa yang menjaga daerah?
Kualitas tidak diukur dari alamat kantor. Dari Pandian, katanya, ia tetap bisa bicara nasional.
Mungkin memang begitu.
Tidak semua orang yang bisa pergi harus pergi. Karena keadilan justru sering lebih dibutuhkan di tempat yang jauh dari sorot lampu. (hambali rasidi)
