matamaduranews.com –Kemarahan rakyat terhadap polisi belakangan ini bagai gema sejarah. Seakan bangsa ini tengah mengulang babak Reformasi 1998—bedanya, sasaran amarah kini bukan lagi TNI, melainkan Polri.
Dua puluh enam tahun lalu, kemarahan rakyat tertuju pada ABRI. Lebih spesifik: TNI. Selama lebih dari tiga dekade, ABRI jadi alat kekuasaan Orde Baru. Represif, menekan, menakutkan. Rakyat muak.
Saat itu, polisi masih bagian dari ABRI. Belum punya identitas sendiri. Karena itu, yang populer disebut hanya “tentara”. Dan tentara identik dengan penguasa.
Kini, sejarah itu seolah berbalik. Polisi yang semula diharapkan menjadi wajah baru keamanan justru menanggung sentimen yang dulu ditujukan pada tentara.
Lihatlah: istilah partai coklat sempat muncul, menandai kedekatan Polri dengan rezim Jokowi. Rakyat merasa hukum tidak lagi tegak lurus, melainkan dibayangi kepentingan penguasa.
Padahal, sejak dipisahkan dari ABRI pada April 1999, Polri seharusnya tampil profesional. Ia berhadapan dengan teroris, kriminal besar, bahkan problem jalanan. Sementara TNI kembali ke barak, menjauhi politik.
Tapi hari ini peta berubah. Prabowo, presiden dengan latar belakang TNI, lewat revisi UU TNI yang disahkan 20 Maret 2025, memberi jalan tentara aktif kembali masuk ke jabatan sipil. TNI perlahan merambah ruang publik.
Namun, Polri? Tetap kuat. Bahkan mencengkeram.
Lalu, terjadilah insiden 28 Agustus 2025.
Affan Kurniawan, pemuda 20 tahun, driver ojol, tewas di depan DPR. Tubuhnya terlindas mobil taktis Brimob. Videonya viral. Publik terguncang.
Protes kecil menjelma gelombang besar. Dari Jakarta menjalar ke Surabaya, Medan, Makassar. Mahasiswa, aktivis, hingga ribuan driver ojol turun ke jalan. Tuntutannya sama: copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Beberapa aksi ricuh. Pos polisi dibakar. Gedung pemerintahan dirusak. Gas air mata lagi-lagi jadi aroma kota.
Dan Polri kini bukan lagi dilihat sebagai tameng pelindung. Ia dipersepsikan sebagai tangan besi. Dari rasa kecewa lahir perasaan dikhianati: institusi yang seharusnya menjaga, justru mencederai.
Maka, ingatan kolektif bangsa pun kembali ke 12 Mei 1998: Tragedi Trisakti. Empat mahasiswa gugur ditembak aparat. Besoknya, Jakarta terbakar. Penjarahan pecah. Sentimen rasial meletus. Hingga akhirnya Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998.
Kini, bagi rakyat, Affan bukan sekadar anak ojol. Ia simbol. Simbol betapa mahalnya harga keadilan di negeri ini.
Pertanyaan getir pun muncul kembali: apakah sejarah akan benar-benar berulang?
Atau sebenarnya—kepada siapa target kemarahan publik sesungguhnya diarahkan?
