MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Hiruk pikuk pembayaran uang jasa pelayanan RSUD Syamrabu Bangkalan tak kunjung usai. Kali ini datang dari kalangan aktivis yang mendesak legislatif untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti masalah keuangan di RSUD Syamrabu.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Senin (06/02/2017) pagi, Ketua Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka jatim) Mathur Husyairi mendatangi Kantor DPRD Bangkalan. Kedatangannya untuk mendesak anggota DPRD Bangkalan untuk membetuk Pansus guna menyelesaikan keuangan RSUD. Mathur menilai keuangan RSUD Syamrabu tidak beres.
“Saya ke sini ingin memberikan surat ke Komisi D. Tapi sayang, para anggota komisi sedang kunker,” terang Mathur kepada sejumlah wartawan.
Mathur mengaku sejak lama mendengar soal keuangan jasa pelayanan RSUD Syamrabu tidak pernah dibayar tepat waktu. Mathur juga mengaku pernah menghubungi Direktur RSUD Syamrabu, drg Yusro menanyakan soal manajemen keuangan jasa pelayanan. Tapi, jawaban ibu direktur kurang memuaskan Mathur.
“Masak ibu direktur bilang memang begitu manajeman keuangannya. Itu kan tidak masuk akal. Padahal dari pihak BPJS sudah bayar hingga bulan Oktober. Sehingga saya mengkategorikan kondisi keuangan rumah sakit sedang sakit,” imbuhnya.
Melihat kondisi seperti itu, Mathur mempertanyakan manajemen keuangan RSUD Syamrabu. “Bagaimana bisa bangunan rumah sakit  paling megah se-Madura, sementara manajeman keuangan bisa kacau balau seperti itu. Meskipun ibu direktur RSUD memberi klarifikasi, tapi itu tidak masuk akal,” ucapnya heran.
Karena itu, Mathur mendesak Komisi D DPRD Bangkalan untuk segera memanggil pihak RSUD dengan melibatkan komite medis dan inspektorat.
foto/ Agus, Mata Madura
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Hadari mengatakan, selama ini ia mengikuti terus tentang permasalahan yang sedang dihadapi RSUD Syamrabu Bangkalan lewat media. “Saya mengikuti terus lewat berita terkait uang jasa pelayanan itu,” terangnya saat ditemui dikantornya, Senin (06/02/2017).
Namun, Hadari mengaku belum bisa bisa bertindak apapun terkait permasalahan itu. Selaku SOPD di bawah perintah bupati (Makmun Ibnu Fuad, red), semua kegiatan di luar program kerja yang sudah disusun sebelumnya harus menunggu perintah dari bupati terlebih dahulu.
“Kami ini anak buahnya bupati. Jadi kalau bertindak tanpa perintah dari bupati kita salah. Jadi harus menunggu perintah dulu,” dalihnya.
Sayang, seperti biasa Bupati Bangkalan Makmun ibnu Fuad sama sekali tidak memberi respon ketika dihubungi. Di rumah dinas maupun di ruang kerjanya di kantor Pemkab Bangkalan juga tidak ada.
Agus, Mata Bangkalan