matamaduranews.com-Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tetap tenang sembari tetap berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat partai dalam mengahadapi KLB di Sibolangit, Jumat (5/3/2021).
“Semua kader siap perang untuk mempertahankan kedaulatan partai. Tapi, ini bukan perang fisik melainkan perang melalui perjuangan berdasarkan aturan hukum. Ini adalah just war, perang demi keadilan,†tutur SBY dalam jumpa pers di rumahnya di Cikeas, Jumat malam (5/3/2021).Â
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!SBY menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit yang mengesahkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah ilegal dan sebagai kudeta.
“KLB Sibolangit ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang menyebutkan bahwa KLB hanya bisa diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai yang dipimpinnya dan memperoleh dukungan dua pertiga suara daerah. KSP Moeldoko tidak paham mengenai AD/ART Partai Demokrat,†sergah SBY
SBY mengaku terkejut dan tidak menyangka akan terjadi KLB yang disebutnya sebagai kudeta. “Saya benar-benar tidak menyangka akan terjadi seperti ini,” ucap presiden ke-6 Republik Indonesia.
SBY mengaku heran karena KLB mengklaim sah atas dasar perubahah AD/ART yang dilakukan pada saat kongres berlangsung.
Padahal, tambah SBY, perubahan AD/ART harus melalui mekanisme persetujuan Majelis Tinggi Partai. Dan SBY merasa tidak pernah mengajukan permintaan KLB dan perubahan AD/ART.
SBY mengatakan bahwa dia bisa merasakan kemarahan para anggota dan pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia.
SBY bercerita, selama 10 tahun memimpin Indonesia sejak 2004 sampai 2014 dirinya merasa tidak pernah mengganggu partai lain.
“Karena itu saya tidak menduga akan mendapat perlakuan seperti ini,†kata SBY.
Dalam jumpa pers itu SBY membaca teks dan tidak ada sesi tanya jawab.
SBY beberapa kali menyebut Moeldoko sebagai “KSP Moeldoko†untuk mengasosiasikan Moeldoko dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
SBY sangat berhati-hati untuk tidak menyebut nama Presiden Joko Widodo. Tapi penyebutan “KSP Moeldoko†memberikan isyarat bahwa tindakan Moeldoko ada hubungannya dengan posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, kalau tidak mendapat restu atau sepengetahuan presiden. (red/kempalan)
