matamaduranews.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meluapkan kegeramannya atas temuan sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terindikasi menjalankan kegiatan fiktif namun tetap menerima anggaran besar dari negara.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah PKBM Putra Bangsa yang berlokasi di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Moh. Ramzi, secara tegas meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk segera menutup lembaga-lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) yang tidak memenuhi syarat dan diduga hanya menjadi sarana untuk menggerogoti anggaran negara.
“PKBM Putra Bangsa sudah sangat tidak sehat. Ada indikasi mark-up data siswa, sarana prasarana pun patut dipertanyakan. Tapi Dinas Pendidikan terkesan diam,” kata Ramzi usai rapat di ruang Komisi IV, Rabu (7/5/2025).
Ramzi juga menyebut bahwa banyak siswa yang tercatat dalam laporan adalah siswa fiktif, hanya demi mencairkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Menurutnya, ini bukan persoalan baru, tapi sudah lama berlangsung dan seolah dibiarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
“Dulu namanya Pendidikan Luar Sekolah (PLS), sekarang jadi Pendidikan Non Formal (PNF), tapi masalahnya sama. Dinas tahu, tapi tidak bertindak,” tegasnya.
Ia juga membeberkan bahwa BOP untuk PNF memiliki ketentuan usia maksimal 24 tahun bagi penerimanya.
Jumlah dana BOP pun bervariasi sesuai jenjang: Paket A sebesar Rp1.300.000, Paket B sebesar Rp1.600.000, dan Paket C sebesar Rp1.900.000 per siswa.
Ramzi mengingatkan, dana BOP hanya boleh disalurkan kepada peserta yang benar-benar aktif belajar dan memenuhi persyaratan usia.
Karena itu, kata Ramzi, sudah seharusnya lembaga yang terbukti tidak layak segera dicoret dari daftar penerima bantuan.
Komisi IV sendiri berencana memanggil seluruh PKBM di Kabupaten Sumenep pada akhir bulan ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh. “Yang tidak layak, tutup. Yang bagus, kita dukung penuh,” pungkas Ramzi. (bahri)
