MataMaduraNews.com – SAMPANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) melakukan aksi demonstrasi terkait dengan kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang dinilai tidak pro rakyat, Kamis (12/01/2017) di DPRD setempat.
Korlap aksi Darul Ulum menilai, di awal tahun 2017 Pemerintahan Jokowi-JK telah mengeluarkan kebijakan yang memembenai rakyat. Makanya, secara tegas menolak dan mengajak DPRD Sampang menolak kebijakan Jokowi-JK.
“Jika semua ini dibiarkan tak ditindak, maka kita siap melakukan satu langkah revolusi dan mahasiswa akan kembali menduduki gedung MPR-RI dengan mengulang kembali sejarah 98,” ucapnya melalui pengeras suara.
Aksi instruksi BEM-Seluruh Indonesia ini, membawa tuntutan kepada pemerintah, yang berisi:
- Mencabut PP No.60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia.
- Menolak kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 VA dan mendesak di kembalikannya subsidi untuk tarif dasar listrik golongan 900 VA.
- Kembalikan mekanisme penetapan harga BBM kepada pemerintah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh SPBU
- Kembalikan ke tanah asal TKA, karena bangsa kita kekurangan lapangan pekerjaan.
- Polri segera usut tuntas PKI yang mengindikasan akan kehidupan kembali partai komunis
Menanggapi tuntutan peserta aksi, Anggota DPRD Sampang Sohibus Sulton datang seorang diri menemui massa. Ia sangat mengapresiasi dan siap menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah. Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan barisan secara tertib.
Reporter: Kirom, Mata Sampang I Editor: Anwar
