Farid selalu berhasil mengikuti latihan apa pun di Kopassus. Sampai pun untuk kualifikasi yang paling tinggi: Sandi Yudha. Sering pula ia yang nomor satu. Kemampuan fisiknya itulah yang membuat ia hampir frustrasi ketika dapat penugasan yang serba senyap di ”bawah tanah”.Tapi dengan tambahan kemampuan bahasa Inggris, Farid unggul di banyak hal. Ia sering masuk delegasi penting ke luar negeri. Pun ketika Indonesia harus menjelaskan masalah pelanggaran HAM ke Kongres Amerika Serikat. Farid ada di dalamnya: menghadapi 7 anggota Kongres.
Akhirnya Farid dapat tugas memimpin pasukan besar: jadi komandan Brigif 13 Galuh. Markasnya di Tasikmalaya. Tentu pengalaman internasional Farid melebihi lingkup sebagai Dan Brigif.
Farid populer sekali di Tasik. Meski jabatannya Dan Brigif, Farid menjadi koordinator banyak pejabat tinggi di sana. Tiga kepala daerah, tiga pimpinan DPRD, instansi-instansi horizontal, semua meminta Farid menjadi koordinator mereka.
Ketika jadi Danrem 162/Wira Bhakti di Mataram, Farid menyelesaikan urusan rumit melebihi jabatannya: pembebasan tanah lokasi Mandalika. Kalau tanah seluas lebih 100 hektare itu tidak terbebaskan balap motor Motor GP yang mendunia itu tidak bisa terselenggara di sana.
Tentu, itu sebenarnya bukan urusan Danrem. Tapi sudah lebih 30 tahun soal tanah Mandalika tidak terselesaikan. Tanah itu awalnya sudah menjadi milik perusahaan Mbak Tutut. Putri Pak Harto itu pun sudah menjualnya ke perusahaan Kuwait.
Lalu terjadi krisis moneter 1998. Pak Harto lengser. Rakyat menguasai kembali tanah itu. Ruwet. Banyak sekali yang ikut bermain. Pun aparat dan instansi. Tidak ketinggalan para preman.
Ketika Presiden Jokowi menegaskan Motor GP tetap di Mandalika, Danrem melapor ke Kapolda NTB. Ia minta izin untuk ikut menyelesaikannya.
