MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Pelayanan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan sejak awal Januari 2017 terbilang macet. Penyebabnya adalah Kepala SKPD hasil SO baru belum terisi. Sedangkan masa jabatan kepala SKPD sudah tidak berlaku di awal tahun Januari 2017.Selain itu, belasan ribu PNS di bawah naungan Pemkab Bangkalan sejak awal bulan belum menerima gaji.
Fenomena ganjil ini memantik komentar para ulama kharismatik Bangkalan. Kepada MataMaduraNews.com, KH Syafik Rofi’i menilai, kondisi birokrasi pemerintah di Bangkalan saat ini tergolong akut. “Kondisi ini sangat amat parah. Sampai-sampai semua PNS di Bangkalan tidak menerima gaji. Ada apa ini,” ujarnya balik bertanya.
Karena itu, politisi senior Bangkalan ini, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Bangkalan, agar ikut mencari solusi kesemrautan roda pemerintah Bangkalan.
“Saya berharap, LSM dan organisasi kemasyarakatan harus mengambil langkah konkrit untuk menyelamatkan Bangkalan. Khusus DPRD untuk segera melakukan hak dan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPRD kan punya hak interpelasi, ya gunakan itu untuk menyelamatkan Bangkalan. Semua fraksi termasuk gerindra harus ikut menyelamatkan,” terang mantan Wabup Bangkalan ini, saat dihubungi lewat telpon (09/01/2017).
Selain itu, Ra Syafik, panggilan akrabnya, meminta kepada para kiai dan ulama Bangkalan agar bertemu satu meja membahas problem yang membelenggu birokrasi pemerintahan Bangkalan. “Ayo para bani Kholil ini segera duduk bersama untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat Bangkalan,” tambahnya.
Pernyataan senada juga disampaikan, KH Imam Buchari Khalil. Pengasuh Ponpes Ibnu Kholil Bangkalan ini punya solusi menyikapi kondisi Bangkalan saat ini. Apa itu? “Sesama putra Bangkalan tidak harus saling menyalahkan. Cukup semua elemen Bangkalan, baik DPRD atau Pemkab menggunakan fungsinya masing-masing. Untuk elemen masyarakat harus membangun kesadaran agar hak-hak sipil itu harus tetap disuarakan,” terang Ra Imam-paggilan akrabnya, kepada MataMaduraNews.com, Senin (09/01/2017).
Sedangkan, KH Nashih Aschal, sebagai Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Bangkalan juga menghimbau kepada seluruh elemen Bangkalan mulai dari masyarkat, DPRD, mahasiswa dan ulama untuk bergerak bersama-sama melakukan perbaikan terhadap pemerintahan Bangkalan yang saat ini sedang macet total. “Kalau ada yang tidak mau bergerak memperbaiki Bangkalan berarti bukan rakyat bangkalan,” dawuhnya singkat kepada MataMaduraNews.com, Senin (9/1/2017).
Ketua GP Ansor Bangkalan, KH. Hasani Zubair Muntashar juga sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh para ulama di atas. Menurutnya, untuk membenahi roda pemerintah Kabupaten Bangkalan yang saat ini sedang macet total harus ada pergerakan dari semua elemen masyarakat.
“Kita sebagai elemen masyarakat Bangkalan berharap agar situasi seperti ini cepat berlalu. Karena itu, mari semua
harus menggunakan fungsi masing-masing secara maksimal. Termasuk DPRD mari bekerja demi masyarakat,” terang pria yang akrab disapa Ra Hasani itu.
Reporter: Aliman Harish, Mata Bangkalan
Editor: Agus
