MataMaduraNews.com–SUMENEP-Setelah hampir tiga pekan berlalu, kasus keluhan pelayanan Puskesmas Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus menjadi sorotan.
Padahal, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, A Fatoni, sebelumnya sudah menyatakan pihaknya yakin pelayanan yang diberikan setiap Puskesmas sudah maksimal. Bahkan bisa dipantau, karena sudah menggunakan CCTV.
“Di sana ada CCTV, kami tidak melihat wajah mbaknya sedih, biasa-biasa saja kok, gak tahu kok bisa sampai seperti ini,” ucapnya, heran, Rabu (07/02/2018) lalu.
Namun, sorotan terus bergulir. Kali ini datang dari Ketua Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama.
Pihaknya mendesak Dinkes Sumenep untuk tidak mengabaikan keluhan pasien yang terjadi di Puskesmas Bluto pada Jumat (02/02/2018) itu. Sebab, keluhan sekecil apapun terkait pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Kepala Dinkes setempat.
“Buruknya kualitas layanan kesehatan di sejumlah Puskesmas di Sumenep, khususnya di Bluto yang baru-baru ini ramai di permukaan merupakan puncak gunung es yang sudah terjadi sejak dulu dan terkesan ada pembiaran oleh pimpinan sebagai pengendali yang bertanggung jawab atas setiap peristiwa yang terjadi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen pelayanan,” kata Asep, Kamis (22/02/2018).
Berdasar hasil kajian lembaganya, Asep menyatakan seharusnya Puskesmas Bluto berani membuka rekaman CCTV. Yang demikian, agar tidak terkesan melindungi bawahannya saat melalukan kesalahan.
BACA JUGA:Â Ini Penjelasan Kadinkes Sumenep Soal Pelayanan Puskesmas Bluto
“Buka itu CCTV, jika ada perlakuan yang berkenaan dengan pelayanan yang tidak ramah, disanksi itu, jangan dibiarkan. Jika tidak, maka buruknya pelayanan akan menjadi kebiasaan, sehingga kenyamanan pasien beserta keluarga akan terabaikan,” desaknya.
Jika Dinkes ‘melindungi’ aksi-aksi oknum puskesmas yang tidak melayani publik dengan baik, FPM mengaku siap membawa kasus tersebut ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Agar proses akreditasi Puskesmas Bluto benar-benar diseriusi. Karena dalam praktiknya, layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih sangat buruk,” katanya.
Menurut Asep, jika konfirmasi atau pengumpulan informasi hanya terpusat di Puskesmas Bluto tanpa menggali kebenaran dari pihak yang mengaku diperlakukan tidak sewenang-wenang, maka tindakan Dinkes jelas melindungi bawahan.
“Jika hanya sepihak yang Kepala Dinkes konfirmasi, tanpa bermaksud bertanya kepada korban, itu jelas tidak etis,” komentarnya terkait respon Kadinkes, Rabu (07/02/2018) lalu.
Menanggapi desakan FPM, Kadinkes Sumenep, A. Fatoni hanya menjawab singkat. Pihaknya mengaku sudah memanggil pihak Puskesmas Bluto terkait kasus keluhan tersebut.
“Puskesmas Bluto sudah kita panggil dan klarifikasi dan terhadap pasien saya anggap itu sudah selesai,” ujarnya, Kamis (22/02/2018).
Rusydiyono, Mata Madura
