matamaduranews.com – Capaian positif dalam pembangunan Kabupaten Sumenep disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (22/5/2025).
Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan tren membaik, mulai dari penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengangguran yang menurun, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Sumenep mengalami penurunan signifikan dalam empat tahun terakhir.
Pada 2021, angka kemiskinan tercatat 20,51 persen. Angka ini turun menjadi 18,76 persen di 2022, kemudian sedikit menurun lagi menjadi 18,70 persen di 2023, dan kembali turun menjadi 17,78 persen pada tahun 2024.
Penurunan ini menjadikan Sumenep sebagai daerah dengan tren penurunan kemiskinan terbaik di Jawa Timur selama lima tahun terakhir.
Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Sumenep juga menunjukkan arah positif. Usai kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada 2020 yang menyebabkan pertumbuhan hanya 1,13 persen, ekonomi mulai pulih menjadi 2,61 persen di 2021.
Pertumbuhan terus berlanjut ke 3,11 persen pada 2022. Lalu mencapai puncaknya di 2023 dengan pertumbuhan mencapai 5,35 persen, sebelum melandai di angka 3,77 persen pada 2024.
Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep juga mengalami peningkatan bertahap.
IPM yang pada 2021 berada di angka 67,74 naik menjadi 68,49 pada 2022, dan terus tumbuh hingga menyentuh 69,13 pada 2023. Meskipun masih di bawah rata-rata Jawa Timur (74,65) dan nasional (74,39), capaian ini dinilai progresif dan menjanjikan.
Namun, Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
Dalam jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, ia menegaskan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi.
“Pencapaian itu belum menggambarkan keadilan yang merata,” tegas Wabup Imam Hasyim. Ia menyebut, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta ketimpangan ekonomi di kawasan kepulauan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Sumenep memang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup rendah, yakni hanya 1,69 persen. Angka tersebut menempatkan Sumenep sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terendah ketiga di Jawa Timur. Namun demikian, Wabup mengingatkan bahwa angka statistik tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Ketimpangan masih terasa, terutama di wilayah kepulauan. Infrastruktur dasar belum merata, dan pendapatan per kapita masih rendah,” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten menyebut sejumlah langkah konkret telah diambil, antara lain penyelenggaraan job fair, pelatihan kerja berbasis sertifikasi BNSP, serta fasilitasi pengembangan usaha kecil.
Namun Wabup juga mengakui, semua itu baru menyentuh permukaan, dan membutuhkan dorongan yang lebih serius agar manfaatnya benar-benar merata.
Sumenep memang terus bergerak maju. Namun upaya menjadikan pembangunan yang inklusif dan adil bagi seluruh warganya, terutama di wilayah kepulauan, masih harus diperjuangkan bersama. (ham)
