matamaduranews.com-Di Sumenep. Setiap ada program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) selalu heboh.
Entah kenapa penyebabnya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Yang pasti. Dua program dari APBN itu turun ke Kabupaten Sumenep sudah ada di desa-desa.
Entah siapa yang mengusulkan.
Tapi tidak semua desa menerima program itu. Bahkan ada satu desa setiap tahun dapat program BSPS atau P3-TGAI.
Bahkan, dari amatan media. Ada satu desa menerima dua kali program BSPS dalam satu tahun.
Ketika para jurnalis hendak konfirmasi terkait program BSPS atau P3-TGAI. Si Kades langsung menyambar dengan kata-kata kasar.
Begini dia ngomel. “Untuk jadi Kades bermodal besar. Untuk jadi LSM atau wartawan tak perlu banyak modal,” itu ucapan yang bernada mengejek ke wartawan saat konfirmasi.
Si wartawan sederhana bertanya soal barang bantuan rumah yang dikirim ke penerima BSPS, misalnya.
Dari amatan si wartawan. Penerima bantuan BSPS banyak meninggalkan utang. Sementara barang yang diterima untuk membangun tempat tinggalnya nilainya tak sampai Rp 10 juta.
Kerja-kerja jurnalistik dilindungi Pasal 18 ayat (1) UU Pers, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
Kekerasan terhadap wartawan kerap terjadi. Saya teringat cerita teman wartawan yang pernah diancam oleh seorang Kades aktif.
Salah satu wartawan online di Sumenep suatu waktu hendak meluruskan pekerjaan atau program yang diterima warga. Si wartawan bukan untuk konfirmasi. Hanya ingin menyampaikan temuan di lapangan kepada orang yang bertanggungjawab atas pekerjaan itu.
Sebagai solusi. Biar tak selalu heboh. Bagaimana penerima program BSPS atau P3-TGAI di Kabupaten Sumenep disampaikan ke publik. Siapa saja yang menerima-nya
Biar tak melulu ramai jadi bahan intimidasi ke wartawan. Dan menjadi isu liar.
Hambali Rasidi
