–SUMENEP-Secara mengejutkan, Plt Sekda Sumenep R Idris membuat gebrakan saat momentum Hari Jadi Sumenep ke 748. Sebagai Ketua Tim Anggaran, Gus Idris-panggilan akrabnya-bisa mengawal pembahasan hingga penetapan RAPBD 2018, tepat tanggal 31 Oktober 2017. Ini sejarah baru dikepemimpinan Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim dengan Plt Sekda R Idris.
Apa resep yang membuat lima puluh anggota DPRD Sumenep seirama dengan keinginan eksekutif? Dan apa saja isi RAPB 2018? Berikut wawancara Rusydiyono, wartawan Majalah Mata Madura dengan Plt Sekda Sumenep, Drs. R. Idris, M.M di ruang kerja Sekda, minggu lalu.
RAPBD Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 31 Oktober, ini sejarah bagi Sumenep yang sebelumnya molor hingga akhir tahun, bisa dijelaskan?
Jadi, pengesahan RAPBD 2018 sekarang sudah masuk di provinsi dan untuk penyelesaian Sumenep masuk urutan pertama. Itu terwujud karena kemauan dan tekad bersama antara eksekutif dan legislatif. InsyaAllah pengesahan RAPBD itu tepat waktu dan cepat karena itu demi kepentingan rakyat dan juga bisa mempengaruhi tingkat kinerja pemerintahan. Dengan semangat itu lalu tercipta komitmen untuk mempercepat. Karena kalau RAPB cepat, maka akan proses pelaksanan pembangunan akan cepat. Akhirnya juga rakyat akan dapat manfaat, sirkulasi ekonomi akan bergerak. Yang kedua, tata kelola keuangan pemerintah itu akan lebih bagus, sehingga kalau tingkat pelaksanaannya cepat, serapan APBD-nya juga akan sangat tinggi.
Kan DPRD-nya tetap, kenapa bisa?
Ya itu tadi, karena kebersamaan, komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif lebih meningkat.
Apakah karena Sekda baru sebagai tim anggaran?
Oh…bukan karena Pak Idris-nya, tapi karena kesamaan tekad dan semangat tim di eksektif, juga tim di legislatif untuk APBD. Yang juga akan datang diupayakan tepat waktu dan cepat.
Apakah tahun selanjutnya penetapatan APBD akan diperkirakan tepat waktu?
Bahkan untuk penetapan akan ditradisikan setiap tanggal 31 Oktober sebagai Kado Hari Jadi.
Bisa dibocorkan apa strategi untuk ‘menjinakkan’ DPRD Sumenep?
Sesungguhnya tidak ada lobi-lobi, itu karena kita sama-sama punya semangat dan kemauan. Pemerintahan di Kabupaten Sumenep, baik pengelola keuangan dan pembangunan, semangatnya sama ingin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, memang lebih dinamis pembahasannya, juga komunikasinya.
 Bisa dijelaskan kemampuan APBD 2018 berapa dan apa yang program apa yang menonjol?
Besaran APBD 2018 di sektor belanja ditetapkan Rp 2 triliun 218 miliar, sedangkan pendapatan Rp 2 triliun 90 miliar. Itu belum termasuk dana perimbangan dana pusat dan DAK juga provinsi. Sesuai dengan komitmen Bupati, kepercayaan yang sudah diberikan oleh legislatif, dan semangat eksekutif, APBD lebih cepat dari pada tahun sebelumnya. Tentunya para pimpinan OPD juga diharapakan untuk menyambut dengan positif. Artinya bagaimana kecepatan APBD juga dibarengi dengan kecepatan pelaksanaan dan tanpa kendala. Sehingga, serapan anggaran akan tinggi pada akhir tahun. Yang kedua, kalau cepat dilaksanakan masyarakat akan cepat menikmati hasil-hasil pembangunan, sehingga semua OPD diharapkan berkomitmen dan mencari strategi agar tepat pada Januari sudah ada kegiatan yang berjalan.
Tahun 2018 apa janji politik Busyro-Fauzi yang bakal terlihat nyata di masyarakat?
Yang jelas semua secara bertahap terus dicapai dan terpenuhi. Jadi, di 2018 Bangun Desa Nata Kota, Visit 2018, termasuk mengentaskan desa dari kemiskinan, dan termasuk program wirausaha muda. Wirausaha muda harus bergerak sesuai dengan visi-misi bupati, yakni para pemuda memiliki kemandirian.
Kalau dipetakan mana besar biaya/anggaran infrastruktur dengan penguatan ekonomi?
Yang jelas arahnya lebih pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun infrastruktur banyak arahnya, pada akhirnya juga pertumbuhan ekonomi. Jalan dibuka itu membuat akses ekonomi. Artinya anggaran tidak bisa dibaca sebelah mata, karena intinya semua untuk menggerakkan perekonomian dan mengurangi indeks kemiskinan.
Sekarang kan DD bisa dimanfaatkan pembangunan desa, sejauh mana peran Pemkab untuk menyinergikan program infrastruktur dan pemberdayaan antara APBD dan APBDes?
Seperti yang saya sampaikan, sekarang dan ke depan infrastruktur yang skala-skala kecil diharapkan desa yang menangani. Sehingga, apa yang dilaksanakan kabupaten lebih terfokus kepada infrastruktur ekonomi yang lebih berdampak. Pasar daerah, pelabuhan dan yang kecil-kecil diharapkan diselesaikan desa dengan ADD dan DD-nya. Termasuk BUMDes, embung, irigasi, dan lapangan olahraga.
Kesan yang tampak program Pemkab dan DD berjalan sendiri-sendiri, sehingga tak terlihat grand desain pembangunan yang terintegrasi?
Pertama, dari infrastruktur dan BUMDes diharapkan semua mampu bersinergi, sehingga bisa berkembang secara dinamis bersama lembaga ekonominya seperti pasar-pasar.
 Harapannya?
Seperti tadi, kita saling memberikan solusi. Ke depan bagaimana kinerja lebih meningkat lagi dan semangat kebersamaan memajukan Sumenep ini terus ditingkatkan. [*]
