matamaduranews.com–BANGKALAN-Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, Kamis siang (26/12/2019) mendemo Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Madura.
Para aktivis PMII itu, menilai Kadisdik tak mampu bekerja dalam hal pengawasan dan perencanaan secara akurat, terukur dan rasional dalam pengelolaan pendidikan di Bangkalan.
“Mestinya, dinas terkait sudah mempunyai analisis dan perhitungan yang matang. Sehingga dapat diperhitungkan kebijakan yang matang untuk serapan dana BOS dan KIP,” teriak Imam Pantor, aktivis PMII di depan Gedung Disdik.
Pihak kepolisian sempat menghalangi aktivis untuk menerobos masuk ke Ruang Kepala Dinas.
Meski dengan jumlah pengamanan lumayan kuat, aktivis bisa menjebol penjagaan Barikade Polisi.
“Jangan halangi kami pak. Kami kesini membawa aspirasi,” teriak Imam.
Orasi kembali diteriakkan oleh aktivis PMII. Mereka meminta pekerjaan Disdik jangan sampai terulang di tahun depan. Pemerintah daerah harus dapat menjamin pendidikan yang baik dari segi infrastruktur, fasilitas dan terpenuhinya tenaga guru.
“Pemerintah wajib memenuhi pendidikan yang merata. Tanpa membedakan pendidikan di Kota dan Desa,” ungkap Imam Pantor
PMII menilai, Disdik saat ini amburadul. Kedatangan kami kesini menilai SDM pendidik di Bangkalan sangat minim.
“Bagaimana mau cerdas siswanya. Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan di sekolah saja jarang masuk. Itu banyak kami temui di sekolah. Jam 9 siswa SD masuk, jam 10 sudah pulang. miris,” tutur Imam
Mereka juga meminta keterbukaan informasi publik, terkait aliran dana Baik Bos dan KIP.
“Buka semua data BOS dan KIP. Kami menilai dinas tak becus dalam pengawasan, banyak mavia pendidikan di dalamnya. Apa mungkin ada main mata Antara Dinas dan Kepala Sekolah,” ucap aktor orasi ini.
“Sekolah di pelosok desa selama ini sangat miris, jika Pak Kadis tau Wali siswa dan Siswa tidak pernah tau dana KIP. Padahal kami tahu akhir Desember ini di sekolah kota ada pencairan dana KIP. Tetapi mirisnya di desa tidak ada. Kami meminta dinas pendidikan sering sering turun ke bawah. Khususnya ke desa,” tutur Imam saat orasi.
Ada pula aktivis PMII yang mantan operator di salah satu sekolah SD. Dirinya paparkan jika data banyak dimanipulasi.
“Optimalkan peran Korwil di masing masing kecamatan. Agar pendidikan tak terkesan amburadul. Serta keluarkan kebijakan yang objektif perihal bantuan KIP,” katanya.
Bambang Budi Mustika, selaku Kepala Dinas Pendidikan menemui massa aksi. Dia berjanji akan meluncurkan aplikasi e-BOS di 2019.
Aplikasi e-BOS berfungsi untuk pengelolaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang meliputi alokasi, perencanaan, realisasi dan pelaporan sehingga dengan aplikasi ini dapat meminimalisir penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap penggunaan dana BOS.
Dengan terarahnya penggunaan dana BOS diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan dan tidak terjeratnya lagi kepala sekolah dalam kasus penyalahgunaan dana BOS.
“Dari aplikasi itu, kita bisa mengecek kehadiran guru dan pengawas. Dengan aplikasi itu pula kami akan tingkatkan kinerja kepala sekolah,” terang Bambang.
Bambang menambahkan jika KIP data diambil dari dinas sosial. Sayangnya bagi penerima KIP tapi tidak didaftarkan ke PIP.
“Besarannya itu siswa SD 450 ribu. SMP 750 ribu dan SMA 1 juta. Kami belum pernah merasakan dana PIP.
Jangan sampai punya tuduhan seperti itu,” tutur Bambang.
Perihal infrastruktu, Bambang bukan tidak mau membantu sekolah yang roboh. Sebab, dinas harus bekerja sesuai dengan Dapodik.
“Seperti di SD Serabi Timur, Modung. Kendalanya di sana, bangunan sekolah ada di tanah negara. Tanahnya masih sengketa. Sama dengan SD Banyoneng,” ungkapnya.
“PIP juga kami sudah sosialisasikan ke Korwil dan kepala sekolah secara bertahap. Agar PIP ini bisa tepat guna,” terangnya.
Syaiful, Mata Bangkalan
