Sebentar Lagi, Pemkab Pamekasan Salurkan BLT untuk 16 Ribu Guru Non Kategori

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Akhmad Zaini. (matamadura.johar)

matamaduranews.comPAMEKASAN-Setelah ribuan PKL diguyur paket sembako dan BLT karena terdampak Covid-19. Kini Pemkab Pamekasan sedang menyiapkan BLT Covid-19 untuk 16 ribu Guru Non Kategori.

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Akhmad Zaini kepada Mata Madura, mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 16 ribu Guru Non Kategori bersumber dari APBD Pamekasan senilai Rp 9 miliar.

Kata Zaini, Guru Non Kategori itu, meliputi guru-guru swasta (non ASN), guru madrasah dan guru ngaji.

Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan penyaluran, Zaini telah menyiapkan sistem yang terintegrasi dengan data Dinas Pendidikan berbasis Dapodik dan data di Bagian Kesejahteraan Sosial.

“Penyaluran BLT Covid-19 untuk guru non kategori ini akan diintegrasikan dengan  sistem. Untuk  guru di bawah lingkungan dinas pendidikan, datanya berbasis DAPODIK. Sedangkan untuk  guru madrasah berbasis EMIS. Dan untuk guru ngaji datanya berasal dari database yang ada pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan,” papar mantan aktivis PMII Pamekasan ini kepada Mata Madura, Selasa (12/5/2020).

Kapan disalurkan? Zaini bilang dalam waktu dekat BLT tiap Guru Non Kategori itu akan disalurkan. “Tiap guru non kategori akan dapat uang tunai Rp 600 ribu,” sebutnya.

Karena itu, Zaini berharap penyaluran BLT Covid-19 untuk Guru Non Kategori ini bisa meringankan beban akibat dampak Pandemi Covid-19.

“Semoga BLT untuk guru non kategori bermanfaat dan mengurangi beban akibat dampak covid-19,” pungkas pria yang pernah meraih predikat Guru Ideal Jawa Timur tahun 2008 ini.

Sementara itu, Ketua LP2M (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura), Heru Prayitno, menyebut tambahan anggaran penanggulangan Covid-19 di Pamekasan harus diikuti dengan akuntabilitas by progress ke masyarakat.

Kata Heru, anggaran Covid 19 Pamekasan dialokasikan tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Pamekasan.
Karena itu, Herus ingin anggaran Covid-19 yang semula Rp 62 miliar menjadi Rp 89 miliar perlu lebih rigit dalam melakukan pengendalian terhadap anggaran Covid 19.

“Sumber anggaran Covid 19 kan tidak tunggal, sangat penting dilakukan screening. Agar tidak terjadi overlap  anggaran dari APBD dan dari pusat” urai  pria kelahiran Sumenep yang juga dikenal sebagai ketua DPD PAN Kabupaten Pamekasan ini.

Johar Maknun, Mata Pamekasan

Exit mobile version