matamaduranews.com–PAMEKASAN-Jabatan Sekretaris Daerah Pamekasan kini dijabat Plh. Sekda definitif Ir Totok Hartono belum jelas alasan diisi seorang Plh.
Sumber Mata Madura menyebut, masa pensiun Ir Totok Hartono sebagai ASN masih lama sekitar 2 tahun lebih.
Mata Madura mencari informasi keberadaan Ir Totok.
Menurut sumber Mata Madura, Ir Totok Hartono lagi sakit sedang di Surabaya.
Ketika ditanya sakit apa yang menimpa Ir Totok, sumber Mata Madura itu hanya membalas, “Tiap ditanya sakitnya apa, beliau tidak pernah dijawab,”.
“Sudah 3 hari saya kirim wa juga tidak dijawab mas,” sambung sumber itu.
Waktu Sekda Pamekasan diganti Plh, publik Pamekasan banyak yang tak ngerti.
Hanya beberapa hari lalu, para aktivis Pamekasan bikin aksi atas krisis pejabat Pamekasan karena 1 pejabat memegang tiga jabatan strategis.
Kekosongan sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan itu, dinilai berdampak atas realisasi program pemkab dan dan serapan anggaran.
Informasi yang dihimpun Mata Madura, diketahui ada 9 OPD (organisasi perangkat daerah) yang diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Selain Sekda yang dijabat Plh.
9 OPD Itu:
- Dinas Kesehatan,
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Perhubungan
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- Direktur RSUD Smart Pamekasan
- Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM),
- Dinas Lingkungan Hidup
Yang dimaksud 1 orang pejabat menjabat 3 jabatan strategis adalah Ajib Abdullah. Tiga jabatan strategis dikendalikan Ajib:
- Plh Sekda Pamekasan
- Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultura
- Plt Kepala Dinas Perhubungan.
Pejabat lain yang merangkap seperti Achmad Faisol,
- Kadis Dukcapil
- Plt Kepala DPMD
Sedangkan Masrukin sebagai:
- Sekretaris DPRD Pamekasan
- Plt Kadis Parbud.
Ada pula Nurul Widiastuti sebagai:
- Asisten Bupati
- Plt Kadis Kepegawaian dan SDM.
Kemudian Muharram menjabat:
- Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Plt Dinas Lingkungan Hidup.
Wahyudi, anggota DPRD Pamekasan mengatakan, kekosongan sejumlah pejabat itu sudah berlangsung lebih dari tiga tahun.
Entah kenapa kekosongan sejumlah jabatan itu belum juga diisi oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.
“Dinkes itu menangani pelayanan umum, tapi pejabatnya sudah tiga tahun lebih kosong hanya diisi Plt. Ini pekerjaan Bupati yang belum dibenahi sampai sekarang,” kata Wahyudi kepada wartawan Kamis (23/9/2021).
Wahyudi menambahkan, program reformasi birokrasi Bupati Pamekasan belum tampak.
Lebih lanjut, Wahyudi melihat internal birokrasi di Pemkab Pamekasan banyak gaduh gegara pencabutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Krisis pejabat ini akan terus mengganggu birokrasi jika tidak segera diselesaikan oleh Bupati,” ungkap politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Sementara, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemkab Pamekasan Nurul Widiastuti ketika dikonfirmasi menjelaskan, aturan pengisian jabatan saat ini berbeda dengan sebelumnya.
Katanya, pengisian jabatan, baik mutasi ataupun promosi harus melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pemkab Pamekasan sudah mengajukan surat ke KASN untuk menggelar seleksi pejabat, mutasi ataupun promosi.
“Kita masih menunggu hasilnya dari KASN. Semoga tidak sampai akhir tahun ini sudah selesai semua OPD yang kosong ini,” tutur Nurul seperti dilansir kompas.com.
Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan ini menambahkan, beberapa tahun yang lalu Pemkab sudah melaksanakan seleksi pengisian jabatan eselon II.
Namun ada beberapa OPD yang pesertanya tidak memenuhi syarat. Sehingga kekosongan itu terus berlanjut hingga saat ini.
“Ada beberapa persyaratan spesifik untuk eselon II yang menyebabkan peserta seleksi minim,” ungkap Nurul.
“Pemkab Pamekasan sudah siap jika seandainya surat dari KASN segera turun. Sebab panitianya sudah selesai dibentuk dan dikirim juga ke KASN. Kami sama-sama ingin bahwa kekosongan ini segera terisi,” pungkasnya (johar/**)
