matamaduranews.com–BANGKALAN– SE Bupati Bangkalan R Abd. Latif Imron agar para siswa SD hingga SMP memakai baju khas Madura (sakera’an dan marlena’an, red.) cukup meresahkan.
Tak sedikit para orang tua siswa dan Kasek SD serta Kasek SMP yang wadul ke para wakil rakyat di DPRD Bangkalan. Mereka mengeluh karena harga beli baju adat khas Madura itu, terlalu mahal.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan merespon keresahan para orang tua siswa dan para kasek. Politisi PPP ini menawarkan solusi untuk kebaikan bersama.
Nur Hasan memberi saran agar koperasi sekolah bisa menyediakan baju adat khas Madura. Sehingga para siswa yang tak mampu membeli bisa nyicil ke koperasi sekolah. Selain harga jual baju tak dipermainkan oleh para penjual.
“Koperasi sekolah bisa memfasilitasi baju adat Madura untuk siswa. Sehingga harga tak dipermainkan oleh para pedagang. Dan bagi siswa yang tak mampu bisa nyicil,” tutur Nur Hasan kepada Mata Madura, Selasa (22/10/2019).
Nur Hasan melihat para penjual baju adat khas Madura itu, mengambil keuntungan terlalu besar. Mereka manfaatkan stock yang minim. Sementara orang tua siswa sangat butuh setelah kebijakan keluar secara mendadak.
“Dalam posisi saat ini, sebaiknya Pemkab bisa merespon fenemona masyarakat dengan menindak lanjuti kebijakan yang saling meringankan,†tambahnya.
Nur Hasan setuju himbauan memakai baju adat khas Madura untuk para siswa di Bangkalan. Sebab, baginya, memakai baju khas adat Madura merupakan bentuk penanaman nilai sejarah dan budaya Madura kepada para siswa. Apalagi, di momentum Hari Jadi Kota Bangkalan bisa kain semarak.
Di balik keinginan besar itu, ada cara yang perlu dievaluasi. Agar masyarakat desa yang tidak paham dan salah makna bisa mengerti jika himbauan itu datang  jauh-jauh hari.
“Sebenarnya ada sebagian yang memiliki baju, sisa tahun lalu. Tapi kan tak muat. Ada juga yang sudah lusuh dan tak terawat, ini bagian keluh masyarakat bawah soal himbauan yang mendadak,” tambahnya.
Syaiful, Mata Bangkalan
