MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Usai sewot lantaran Rp 300 miliar duit jatah Pemkab hangus tak jadi dikirim ke kasda Bangkalan, anggota Komisi C DPRD Bangkalan, Musawwir menuding pemerintahan Bupati Makmun Ibnu Fuad tidak becus. Ia prihatin sekaligus menyarankan rapat koordinasi di lingkungan Pemkab Bangkalan sebaiknya ditiadakan.
Keprihatinan legislatif asal PKS ini merupakan lanjutan dari soal tak seriusnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengurus duit Rp 300 miliar yang seharusnya masuk ke kasda. Ia menuding  hal tersebut sebagai sebuah ketidakbecusan yang disebabkan tidak jalannya koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait di Pemkab Bangkalan.
Menurut Sawwir-panggilan akrabnya-Bupati, Wakil Bupati, SKPD serta perangkat daerah lainnya tidak melakukan koordinasi dengan baik. Selain hangusnya Rp 300 miliar jatah Pemkab, itu terbukti dari kosongnya penanggungjawab anggaran usai pengesahan Perda STOK. Belum lagi, juga terjadi banyak kesalahan dan keterlambatan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD.
“Rapat koordinasi yang katanya dilakukan setiap hari Senin tidak berdampak apa-apa. Jika seperti ini mending tidak usah diadakan rakor,†ucap anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Bangkalan itu.
Padahal, lanjutnya, sudah tinggal dua hari lagi akan memasuki tahun 2017. Namun rupanya pemerintah masih belum bisa mengambil pelajaran dari sederet kegagalan sebelumnya, sehingga membuat Musawwir  dan aktivis Bangkalan geram.
“Bupati ini lengah, lalai. Kalau begini terus, bisa hancur Bangkalan,†ungkapnya penuh kecewa.
Menambah kekecewaan sebelumnya terkait keseriusan pengelolaan anggaran, Nur Hakim angkat bicara lagi. Ketua Gelora Mahasiswa Peneyelamat Masyarakat (GEMPAR) Bangkalan ini kesal dan menyebut pemerintah tak ubahnya memaksa rakyat menelan pil pahit di tengah harapan kemajuan Bangkalan dengan STOK baru.
Kekesalannya itu tak jauh beda dengan tanggapan kegagalan pencairan dana pusat untuk kegiatan 16 SKPD di awal. Sebagai aktivis, Hakim sangat faham dan menjadi bosan bahwa kritik membangun dari berbagai pihak untuk pemerintah Bangkalan tak pernah sedikitpun diindahkan. Bahkan, ia juga pesimis akan tindakan yang bisa diambil legislatif sebagai kontrol. “Kalau hanya warning-warning terus gak ngefek,†tegasnya.
Ia meminta DPRD Bangkalan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mencari akar permasalahannya, lalu berikan solusi yang tepat. “Saya rasa itu yang ditunggu masyarakat karena ini sudah berulang-ulang,†simpul Hakim.
Namun, ia menyayangkan kebanyakan anggota dewan yang tampak main mata dengan eksekutif. Padahal Kongkalikong jelas memberi kesan mendukung kesalahan-kesalahan yang dilakukan eksekutif.
“Seperti yang kami utarakan berulang kali, DPRD Bangkalan tak ubahnya kelompok paduan suara. Jelas kami kecewa,†tandas Hakim.
Reporter: Hasin, Mata Bangkalan | Editor: Aliman Harish
