foto/surya
MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Isu tak sedap mewarnai jelang pelantikan Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan, Desember ini. Kabar itu menjadi viral di medsos, gara-gara  Kades terpilih hasil Pilkades serentak tahap II ini, dimintai sejumlah uang. Nominalnya beragam. Rp 10 juta hingga Rp 25 juta.
Kabar itu juga dibumbui ancaman. Jika tidak membayar, Kades terpilih 27 Oktober lalu itu, tidak jadi dilantik. Karena itu, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Kasmo mengundang para Camat se Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis (1/12/2016) di ruang rapat komisi A. Pertemuan itu untuk mengklarifikasi isu tak sedap yang sudah menjadi bola liar.
Dalam pertemuan Kamis siang itu, terlihat hadir, para camat dan Kepala Bapemas-Pemdes, Ismed Effendi. Dan di acara itu, terjadi ajang klarifikasi para camat.
Camat Kamal, H Moh. Faisol mengatakan, penarikan uang dari Kades sebesar Rp 2 juta. Besaran dana itu, kata Camat Faisol, berdasar inisiatif para Kades terpilih untuk pembelian seragam pelantikan.
“Para Kades terpilih berinisiatif sendiri untuk minta tolong ke kecamatan agar disediakan seragam pelantikan. Lengkap dengan dasi, peci, pangkat, tanda jabatan dan sepatu,†terangnya dihadapan anggota Komisi A, Kamis (1/12/2016).
Camat Sepuluh, Hadori mengakui kalau ada penarikan  dari Kades terpilih sebesar Rp 2,5 juta. Besaran itu atas keinginan Kades untuk pengadaan seragam pelantikan yang dipasrahkan kepada camat. “Dana Rp 2 juta tidak cukup untuk membeli seragam lengkap hingga sepatu. Makanya, kami patok Rp 2,5 juta,†terang Hudori mengklarifikasi di ruang komisi A.
Kepala Bapemas-Pemdes, Ismed Effendi juga membantah atas tudingan dirinya melakukan pungli dalam pelantikan Kades. “Kami tidak melakukan pungutan terhadap Kades terpilih yang akan dilantik. Kami sudah menyediakan anggaran pelantikan. Hanya soal seragam pelantikan tidak dianggarkan,†terang Ismed.
Mendengar jawaban para camat dan Bapemas-Pemdes, anggota Komisi A, Muhammad Sahri meminta kepada Bapemas-Pemdes agar mealokasikan anggaran seragam pelantikan dalam APBD atau APBDes di tahun berikutnya. “Anggaran panitia pemilihan kepala desa dianggarkan. Kenapa pelantikan Kades terpilih tidak dianggarkan,†tanya anggota Fraksi Gerindra ini dengan nada heran.
Eko, Mata Bangkalan
