foto/ Agus, Mata Madura
MataMaduraNews.com–JATIM-Para kiai dan tokoh masyrakat Bangkalan seperti gerah melihat roda Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Mereka menilai kondisi birokrasi Pemkab Bangkalan perlu perhatian pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Karena itu, sebanyak 12 kiai dan tokoh masyarakat Bangkalan menemui Gubernur Jatim, Soekarwo, Selasa (24/1/2017) di Gedung Grahadi, Surabaya.
Mereka datang ke Gubernur Soekarwo atas nama Forum Kiai dan Tokoh Masyrakat Bangkalan. Mereka menyampaikan sejumlah permasalahan yang membelit laju pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang dipimpin Makmun ibnu Fuad.
Apa saja problem yang dimaksud? KH Syafik Rofii, jubir Forum Kiai dan Tokoh Masyrakat Bangkalan, menyampaikan sejumlah problem ke Pakde Karwo-panggilan akrab Gubernur Jatim, Soekarwo. Sebelum membeber kondisi Pemkab Bangkalan, Kiai Syafik menyampaikan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Pak Gubernur. Selain itu, Kiai Syafik berharap Pakde Karwo bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Bangkalan kepada Kemendagri agar segera mengambil tindakan menyelesaikan sejumlah problem di Bangkalan.
“Bangkalan mengalami krisis kepemimpinan Pak Gubernur. APBD 2017 terlambat disahkan. Bupati Bangkalan jarang ngantor. Bupati juga jarang tandatangan. Terakhir, pelantikan sejumlah Kepala SKPD yang banyak melanggar PP dan UU,” sebut Kiai Syafik yang duduk sebelah kanan gubernur.
foto/ Agus, Mata Madura
Setelah semua uneg-uneg perwakilan forum disampaikan, Gubernur Soekarwo memberi jawaban.Pakde Karwo mengakui apa yang disampaikan perwakilan kiai dan tokoh masyarakat Bangkalan sudah diketahui sejak lama. Bahkan, dengan berkelakar Pakde Karwo mengutarakan, apa yang terjadi di pemerintahan Bangkalan, dirinya lebih ngerti dari orang Bangkalan.
Karuan saja, candaan gubernur disambut tawa audiens. Kendati demikian, Pakde Karwo mengaku sudah bersikap tegas terhadap pemerintahan Bangkalan jika menyangkut kebijakan strategis nasional. Politisi Partai Demokrat ini memberi contoh sikap tegas diirnya saat menegur keterlambatan APBD 2017 dan pengisian pejabat eselon hasil SO baru.
“Diluar kebijakan strategis nasional kewenangan gubernur terbatas. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme DPRD setempat,” terangnya.
Menanggapi pernyataan Pakde Karwor, perwakilan forum seperti, Mathur Husyairi memberi penjelasan terkait UU 23/2014 Pasal 81. “Mohon maaf Pak Gubernur. Jika DPRD tidak bisa melaksanakan fungsi kontrol seperti tidak bisa menggunakan hak politik jika ada kepala daerah yang tidak menjalankan sebagaimana sumpah jabatan, pemerintah boleh melaksanaaan pemeriksaan langsung dan seterusnya meminta fatwa ke MA terkait kondisi pemerintahan Bangkalan. Gubernur Jawa Timur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya kira berhak melakukan itu,” terang Mathur dengan bahasa khasnya.
Apa jawaban Pakde Karwo? “Biar saya yang ngantarkan langsung surat dari pak kiai ini ke Kemendagri. Gubernur hanya bisa membawa surat ini langsung ke Pak Mendagri. Lain-lain, itu kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya kembali disambut tawa audiens.
Terkait kondisi pemerintahan Bangkalan yang sedang bermasalah saat ini, Pakde Karwo berjanji akan segera memanggil Bupati Bangkalan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD Bangkalan. Pemanggilan itu, katanya, dalam rangka pembinaan agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
“Sebagai gubernur atau dalam tanda petik sebagai orang tua, saya akan terus membimbing bupati menjalankan pemerintahan dengan baik,” sebutnya.
Diakhir acara, perwakilan forum, Kiai Syafik menyerahkan surat pengaduan masyarakat Bangkalan kepada Gubernur Soekarwo agar disampaikan langsung ke Kemendagri.
Reporter: Salam dan Agus, Mata Madura Biro Jatim
