matamaduranews.com-Bersyukurlah bagi para guru ngaji yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Berkat kepedulian Pemkab Sumenep. Para ahli waris mendapat santunan kematian atas keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.
Seperti bantuan santunan yang diberikan kepada ahli waris 6 guru ngaji oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Minggu 23 Maret 2025.
Rp 42 juta untuk ahli waris guru ngaji yang meninggal dunia karena almarhum terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh Pemkab Sumenep.
Santunan itu diberikan secara simbolis kepada dua ahli waris oleh Wabup Sumenep KH Imam Hasyim di Pendopo Keraton Sumenep, Minggu 23 Maret 2025.
Dalam sambutan Wabup Kiai Imam menyampaikan, ada sebanyak 3.500 guru ngaji yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemkab Sumenep.
“Alhamdulillah, tahun ini sebanyak 3.500 guru ngaji telah tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan semuanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Kami berharap di tahun mendatang jumlahnya bisa lebih banyak lagi demi kesejahteraan guru ngaji yang ada di desa-desa,” kata Kiai Imam dalam sambutan di sela sela acara silaturahmi bersama alim ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Sumenep.
Acara yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep ini diinisiasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Sumenep sebagai bentuk upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para ulama, terutama dalam suasana Ramadan yang penuh berkah.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Kiai Imam menegaskan, bahwa silaturahmi dengan ulama merupakan agenda penting yang harus terus dilakukan.
Ia menekankan bahwa ulama memiliki peran strategis dalam membimbing umat, sebagaimana pesan Rasulullah bahwa tanpa ulama, masyarakat akan kehilangan arah.
“Ini merupakan agenda dari Pemkab Sumenep untuk bersilaturahmi dengan para ulama yang ada, karena kita tidak bisa meninggalkan beliau-beliau. Kata Rasul, tanpa ulama kita akan sempoyongan, kita bagaikan binatang tanpa ulama,” ujar KH. Imam Hasyim.
Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Sumenep untuk meminta doa kepada para ulama demi kelancaran pemerintahan dan kemajuan daerah di masa depan.
KH. Imam Hasyim berharap bahwa melalui silaturahmi ini, hubungan antara ulama dan pemerintah semakin erat.
Ia juga mengajak para ulama untuk memberikan kritik yang bersifat membangun demi kemajuan Kabupaten Sumenep ke depan.
“Kami harapkan kritik dan masukan dari para ulama, tentu yang sifatnya konstruktif, bukan destruktif. Demi kemajuan Sumenep ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Sumenep menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami mengundang sekitar 800 peserta dari berbagai wilayah, baik dari daratan maupun kepulauan di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari para ulama terkait kebijakan daerah di bidang keagamaan, mendorong peran ulama dalam menciptakan harmoni sosial, serta menguatkan nilai-nilai keislaman di masyarakat.
“Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh Bagian Kesra Setdakab Sumenep,” tukasnya. (ham)
