matamaduranews.com–BANGKALAN-Dalam Forum Fasilitasi yang digagas DPRD Bangkalan, Rabu (11/11/2020) bertempat di ruang Banggar DPRD terkuak cerita uang kompensasi kepada orang tua (ortu) bayi yang meninggal di RSUD Syamrabu, Bangkalan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di depan Forum Fasilitasi itu, Ismail-salah satu aktivis LSM asal Dabung, Gegger mengaku, uang kompensasi itu terkuak semata hanya ingin mengembalikan biaya pengobatan si bayi dan ingin membantu meringankan beban hidup orang tua bayi.
“Saya datang ke rumah duka atas perintah Pak Fahrillah dengan maksud mengembalikan uang Biakes Maskin sebesar Rp 6,4 Juta,” ucap Ismail mengawali penjelasan di hadapan undangan Forum Fasilitasi untuk mencari titik temu aspirasi PMB terkait tudingan pelayanan RSUD Syamrabu, Bangkalan yang dinilai tak pro orang miskin saat demonstrasi Jumat lalu (6/11/2020).
Ikut hadir Direktur Utama (Dirut) RSUD Syamrabu, dr Nunuk Kristiani. Wakil Direktur, dr Farhat Suyaningrat. Ketua DPRD, Muhammad Fahad. Ketua Komisi D, Nur Hasan. Kapolres Bangkalan AKBP Didik Hariyanto. Kepala Kejaksaan Negeri Emanuel Ahmad, Wakil Bupati Bangkalan, M. Mohni dan Kadinkes Sudiyo.
Ismail tiba di rumah Ibu Toyyibah dan Abdul Mannan (ortu si bayi meninggal, red) semata menyampaikan amanah dari Fahrillah sekaligus bersilaturahmi menjelang acara tahlil 7 hari si bayi meninggal dunia.
Ismail hanya menyampaikan pengembalian uang biaya rumah sakit. Dirinya tak berjanji kepada keluarga si bayi.
“Kami hanya mengupayakan. Tidak berjanji,” terang Ismail.
Untuk melengkapi pengakuan Ismail, aktivis PMB memutar isi rekaman pembicaraan Ismail via telpon dengan Abdul Mannan, ayah si bayi.
Berikut ceritanya:
3 November 2020 Ismail mendatangi keluarga si bayi meninggal di Desa Dabung, Gegger.
Ismail menawarkan pengembalian uang jaminan untuk biaya pengobatan si bayi selama di RSUD Syamrabu. penggantian biaya RS yang dikeluarkan si pasien bayi.
“Uang berobatnya jenengan saya ganti Pak,” kata Ismail meniru saat bertemu dengan ortu si bayi.
“Mohon maaf di sini ada orang tua, pak kalebun. Kami tidak bisa menerimanya, saya takut salah jika berurusan dengan uang,” jawab Abdul Mannan, orang tua si bayi kepada Ismail yang menemuinya.
“Ini uang dari pihak RSUD Bangkalan Pak,” kata Ismail dengan tidak menyebut nominal.
“Ya mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Lebih baik perbaiki pelayanan RSUD Bangkalan, biar orang miskin jika berobat tidak dianak tirikan,” jawab Abdul Mannan.
“Anak saya tidak bisa ditukar dengan uang. Mohon maaf, bilang saja sama pihak RSUD Bangkalan kami tidak bisa menerima,” tambah Abdul Mannan.
Dari pertemuan itu, Ismail menelpon Sholeh Abdi Jaya, Ketua PMB pada 3 November 2020.
“Saya disuruh Kiai Imron Fattah untuk mengembalikan uang pasien sebesar Rp 7 juta,” ucap Ismail kepada Sholeh via telpom.
Pembicaraan Ismail dan Sholeh diputar saat pertemuan Forum Fasilitasi itu.
“Uang apa itu,” balik tanya Sholeh.
“Uang berobat si bayi pada saat di RSUD Bangkalan kak. Dari RSUD melalui Kiai Imron Fattah. Tapi suruh diberikan langsung pada orangnya. Takut terjadi fitnah pada saya,” jawab Ismail.
“Lantas kamu menghubungi saya apa masalahnya kalau urusan keuangan. Kan ada keluarganya. Langsung saja pada pihak keluarganya,” ucap Sholeh dalam pembicaraan.
“Meskipun orang miskin kalau sudah sakit hati. Jangan diukur dengan uang,” tambah Sholeh kepada Ismail.
Ismail menyebut nominal Rp 80 Juta pada 5 November 2020
Saat Ismail berkomunikasi dengan H Mastum-keluarga ortu si bayi. Ismail berjanji akan memberikan nominal Rp 80 juta dari jumlah uang Rp 7 juta yang ditawarkan sebelumnya.
Ismail mengaku, jumlah Rp 80 juta merupakan sumbangan dari beberapa pihak.
“Sumbangan Rp 80 juta itu dari beberapa tokoh. Seperti Kiai Imron Amin, dr Farhat, Ra Latif dan Kiai Imron Fattah,” ucap H Mastum dalam rekaman yang diputar.
Dikatakan, uang sebesar itu untuk rehab rumah ortu si bayi sebesar Rp 50 juta. Sebanyak Rp 20 juta diperuntukkan isi rumah dan Rp 10 juta untuk pegangan.
“Sekarang sudah terbuka semua tabir RSUD. Kami tidak perlu uang. Pelayanan saja diperbaiki,” ucap H Mastum usai isi rekaman pembicaraan diputar.
Jum’at 6 November 2020. Aktivis PMB demontrasi di Pemkab Bangkalan dan DPRD Bangkalan
Dari kronologi uang kompensasi itu, Sholeh Abdi Jaya menilai para pejabat di Bangkalan kurang menghargai orang miskin.
“Kalau hendak mau membantu orang miskin, seperti keluarga si bayi kenapa para pejabat tidak hadir langsung ke rumah duka. Kenapa menyuruh pemuda,” keluh Sholeh dihadapan Forkopimda.
“Seandainya mereka bertamu secara aturan pemerintah dengan mengutus Puskesmas, Camat atau Kades setempat mungkin tanggapan keluarga berbeda,” ucap Sholeh.
Saat situasi dialog publik memanas, Muhammad Fahad ketua DPRD Bangkalan ingin menyudahi perbincangan.
Karena saksi kunci yaitu Ismail dinilai sudah tidak stabil nalarnya.
“Ismail ini sudah tidak stabil, kita sudahi saja dialog publik hari ini,” ucap Fahad.
Lalu Ismail disumpah, “Demi Allah kami hanya mengupayakan, tidak berjanji,” kata Ismail.
Saat itu pula Forum Fasilitiasi secara terbuka dihentikan.
Syaiful, Mata Madura
