matamaduranews.com-– Warga Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, mengeluhkan sulitnya mendapatkan tiket kapal penyeberangan akibat pembatasan jumlah penumpang oleh pihak Syahbandar.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Akibatnya, banyak warga gagal berangkat hingga berhari-hari tertahan di pelabuhan.
Kondisi ini disoroti langsung oleh Akhmadi, aktivis asal Pulau Sapudi.
“Kalau memang mau diberlakukan manifes ketat oleh Syahbandar, ya armadanya harus diganti yang lebih besar. Ini menyulitkan masyarakat kecil,” tegasnya, Selasa (1/7/2025).
Kata Akhmadi, besok Rabu sudah diboking IKSAS 245 orang, 55 oramg penumpang umum. Manifes 300 orang.
“Sudah dipastikan banyak penumpang balik kanan, spd mtr sdh pasti banyak tertolak, begitu jg mobil,” tulis Akhmadi.
Akhmadi mengaku semalam sudah kirim vidio ke Sumenep 1, yg menerangkan situasi pelabuhan tarebung semenjak dibatasi oleh manifes.
Penumpang Gagal Berangkat Berhari-hari
Akhmadi menyebutkan, sejumlah warga sudah beberapa hari tidak bisa berangkat karena tidak kebagian tiket akibat pembatasan manifes yang ketat. Padahal, kapal angkutan yang tersedia dinilai berukuran kecil dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan penumpang harian.
“Kita tidak menolak aturan. Tapi kasihan masyarakat, harus menunggu berhari-hari hanya karena kapal kecil dan pembatasan manifes,” tambahnya.
Desakan: Tambah Armada atau Ganti yang Lebih Besar
Aktivis dan warga meminta pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan pihak Syahbandar agar segera mengevaluasi kondisi angkutan laut di wilayah Sapudi.
“Kalau Syahbandar tetap batasi penumpang tanpa solusi, maka masalah akan terus berulang. Harus ada evaluasi menyeluruh dan penggantian armada yang lebih layak,” ujar Akhmadi.
Transportasi Laut Jadi Nadi Warga Kepulauan
Pulau Sapudi merupakan salah satu wilayah kepulauan yang sangat tergantung pada moda transportasi laut. Setiap hari, warga membutuhkan kapal untuk mobilitas ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan keluarga ke daratan utama Madura maupun Sumenep daratan.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa layanan dasar transportasi di kepulauan masih perlu perhatian serius, bukan sekadar aturan teknis yang menyulitkan.(adi)
