matamaduranews.com-Lima anggota BPK RI periode 2019-2024 akhirnya tuntas dipilih Anggota Komisi XI DPR RI, Rabu, sore (25/9/2019).
Lima anggota BPK itu dipilih berdasar suara terbanyak dengan sistem pemilihan tertutup dari 55 calon anggota BPK.
Lima Nama Anggota BPK RI itu,
Pius Lustrilanang dengan perolehan 43 suara
Daniel Lumban Tobing dengan perolehan 41 suara
Hendra Susanto dengan perolehan 41 suara
Achsanul Qosasi dengan perolehan 31 suara
Harry Azhar Azis dengan perolehan 29 suara
Pemilihan dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno. Tahap awal diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sejak pukul 10.30 WIB hingga 14.00 WIB.
Lalu dilanjut pada pukul 17.00 WIB,  oleh seluruh anggota Komisi XI DPR RI, yakni 56 orang dari 10 fraksi, dengan total perolehan suara sebanyak 280 suara.
Setelah penentuan lima nama anggota BPK RI, akan dibawa dalam rapat paripurna yang akan digelar pada 26 September 2019.
Setelah itu, kelima nama itu disetor ke Presiden joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan surat keputusan presiden dan melantik lima calon pengaudit keuangan negara itu.
Pemilihan anggota BPK sempat menuai kontroversi. Pimpinan DPR sempat maju-mundur menyerahkan nama calon anggota BPK ke DPD yang lolos uji passing grade lantaran terjadi kisruh dalam penentuan jumlah peserta.
Menurut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pimpinan fraksi sempat terbelah saat akan menyetor nama peserta ke DPD.
“Fraksi 50:50,†ujarnya beberapa waktu lalu. Artinya, lima fraksi sepakat dengan nama peserta BPK yang lolos seleksi tahap final menurut Komisi XI dan separuh lagi menyatakan tidak setuju.
Menjelang pemilihan akhir calon anggota BPK, Fraksi Golkar pun sempat merombak anggotanya di Komisi XI. Ada tujuh anggota dipindahkan ke Komisi XI. Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng, yang juga Ketua Komisi XI, digeser ke Komisi V. Ia bertukar posisi dengan Muhidin Muhammad Said.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, terkait hal tersebut, setiap partai tentu memiliki kebijakan sendiri. Dalam kaitan kebijakan pemilihan BPK, Golkar telah memiliki kebijakan yang jelas.”Kami ingin setiap kader yang ada di Komisi XI dapat mengamankan kebijakan partai,” ujar Ace.
sumber: tempo.co dan detik.
